Garda Pemuda NasDem Sebut Pemkot Seperti Kehabisan Akal

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Kritik keras datang dari Garda Pemuda NasDem Balikpapan kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Pemkot disebut tidak kreatif menangani dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bahkan pemkot disebut seperti kehabisan akal.

Tudingan ini bukannya tidak berdasar. Wakil Ketua Garda Pemuda NasDem Balikpapan Yogi Prasetyo menyebut sudah melakukan survei kepada pelaku usaha terdampak. Yang dilakukan pertengahan Juli lalu. Hasilnya sebesar 41,2 persen pelaku usaha melakukan pengurangan jam kerja, mesin produksi, dan personel dalam operasional usaha mereka. Terdapat sekitar 67,4 persen pelaku usaha yang omzetnya turun lebih dari 40 persen. Belum lagi ditambah sekitar 35,3 persen pelaku usaha yang terdampak dengan naiknya harga bahan baku. Sehingga dampak ini berakibat 49 persen pelaku usaha kesulitan membayar upah tenaga kerja. Sebanyak 47 persen kesulitan membayar sewa tempat dan 52,9 persen sulit membayar overhead costs. “Ini yang kami kritik. Dan tidak mungkin pemerintah tidak tahu kondisi ini. Tapi, upayanya yang kami kejar. Sejauh ini tidak ada yang substansi. Tidak ada yang mengena di pelaku usaha, pedagang kecil. Mereka menolak dan menentang karena mencari rezeki (makan) dalam hitungan hari. Apalagi mereka bukan orang yang paham finansial dan memiliki keuangan darurat,” sebut Yogi, Minggu 25 Juli 2021. Yogi menyebut, pihaknya bukannya tidak mendukung upaya yang selama ini dilakukan pemerintah. Hanya saja, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diturunkan tidak menimbang aspirasi masyarakat kecil. Apalagi, kata dia, Pemprov Kaltim sudah menyebut PPKM Level 4 diperpanjang hingga 8 Agustus mendatang. “Untuk itu, kami coba tawarkan solusi. Asalkan Pemkot Balikpapan mau membuka diri berdiskusi. Kami siap. Kami tetap mendukung pemerintah, apapun itu. Tapi tidak dengan kebijakan yang terkesan hanya angin surga, yang tiba-tiba berubah di akhir sepertiga malam,” sindir Yogi. Yogi juga memberi contoh bantuan sosial senilai Rp 300 ribu yang diberikan. Namun angka sebesar itu dinilai hanya bertahan sementara. Terlebih penyerahan bantuan berpotensi menjadi klaster penularan karena menimbulkan kerumunan. Alangkah lebih baiknya, kata dia, pemerintah memberi solusi yang lebih konkret. Memberikan peluang masyarakat untuk bisa bekerja dan menjalankan usaha. Hal itu dinilai jauh lebih membantu. “Bukannya itu tidak membantu, tapi kan hanya cukup untuk kebutuhan beberapa hari. Tidak selama PPKM Level 4 ini diberlakukan. Ibarat kata, jangan cuma memberi ikan yang siap dimasak, tapi juga beri izin masyarakat memancing ikan,” tegasnya. Ia menambahkan, keselamatan dan kesehatan masyarakat akibat pagebluk (wabah) sangat penting. Tetapi, menjamin pedagang kecil tetap bisa makan juga sama pentingnya. “Maka dari itu, kami meminta kebijakan PPKM ini bisa dikaji ulang. Penutupan jalan bisa dilonggarkan dan pelaku usaha bisa tetap berjualan seperti biasa dengan memperketat prokes. Dan kami siap memberikan masukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan. PPKM bisa tetap jalan tetapi tidak mengorbankan rakyat kecil,” tekannya. */BEN/ENY https://www.youtube.com/watch?v=HLzLk2bmfgU