Beringin Diterpa Angin, Gerindra Dekati Makmur

Upaya mendongkel Makmur dari kursi Ketua DPRD Kalimantan Timur, rupanya sudah berembus cukup lama. Situasi itu dimanfaatkan partai politik untuk mendekati bekas bupati Berau itu. Beberapa hari setelah munculnya surat DPP Golkar ke publik, Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim melakukan ‘silaturahmi’.     

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Anjangsana Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Kaltim, Andi Harun diketahui berdasarkan unggahan di akun sosialnya, Ahad (20/6). Ia menemui Makmur  di rumah dinasnya. Pertemuan ‘silaturahmi’ itu dilakukan hanya beberapa hari setelah salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar menguar di media. Sumber-sumber di internal Golkar menyebut, Makmur didekati partai pimpinan Prabowo Subianto. “Saya belum mau komentar dulu. Saya ingin tuntaskan dulu persoalan di internal. Saya ingin jaga marwah partai juga,” kata Makmur, saat dikonfirmasi pertemuannya dengan Andi Harun, Senin (21/6). “Nanti pada waktunya saya akan kasih komentar (soal pertemuan dengan Ketua DPD Gerindra),” imbuh politisi senior itu. Sedangkan Andi Harun yang kini menjabat sebagai Wali Kota Samarinda belum dapat dikonfirmasi. Namun Andi Harun menuliskan “Boleh juga pertemuan dititeli Tokoh Senior Partai Golkar dan Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim.” Pada pertemuan itu, Andi Harun mengaku disuguhi secangkir teh dan “untuk-untuk (penganan) enak, menambah hangatnya ‘reuni’ senior-junior sore ini.” Wali Kota Samarinda itu mengatakan, pertemuan keduanya terjadi setelah mendapat telepon telepon dari Makmur. Dari cerita Andi Harun terungkap Makmur ingin menemuinya. “Mendapat telepon salah satu tokoh senior Golkar Kaltim juga menjabat Ketua DPRD Kaltim akan menemui saya, lantas saya memutuskan balik saya berkunjung ke beliau, selain beliau adalah Ketua DPRD Kaltim yang kala itu saya menjadi Wakil Ketua mendampinginya, juga beliau lebih tua dari saya, sehingga secara adab sebaiknya saya yang berkunjung ke beliau,” tulis AH. Menurut Andi Harun, pertemuan itu menghasilkan diskusi mengalir dan saling mencerahkan. “Mulai dari pengalaman beliau sebagai Bupati Kab. Berau, soal perjuangan kepartaian, soal politik kerakyatan hingga POLITIK-HUKUM.” “Akhirnya, semoga Pak Makmur-sapaan akrabnya panjang dan berkah dalam umur, didekatkan dan terus digerakkan dalam kebaikan, dan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Aamiin. Wallahu a’lam bish-shawab,” tulisnya.

Tokoh Senior

Melihat ketokohan Makmur, wajar saja jika parpol memanfaatkan kegaduhan ini untuk menarik perhatiannya. Ia punya pengalaman panjang di birokrasi. Pernah menjadi wakil bupati Berau, kemudian naik menjadi bupati Berau dua periode. Pada Pileg 2019, Makmur maju dalam kontestasi, menjadi caleg dari Golkar. Perolehan suaranya paling tinggi di antara kader beringin lainnya. Makmur mengumpulkan 38.211 suara. Jumlah suara yang dimilikinya dua kali lipat lebih banyak dari Hasanuddin Mas’ud yang meraup 19.959 suara dari dapil Kaltim 2. Peringkat ketiga adalah Andi Harahap dari Dapil Kaltim 3 dengan 15.798 suara dan M Syahrun dari Dapil 4 dengan 14.042 suara. Berbekal perolehan suara itu, Makmur percaya diri bisa menjadi pimpinan dewan. Karena juga didukung juklak Nomor 10/DPP/Golkar/VII/2017, tentang tata cara penyusunan daftar calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu poinnya, penentuan kursi pimpinan harus berdasarkan suara terbanyak. Berbicara usai memimpin paripurna DPRD Kaltim, Makmur kembali menyatakan belum pernah diajak bicara soal rencana penggantian dirinya. “Saya belum pernah dipanggil apa kekurangan saya. Itu kan perlu juga,” katanya. Ia melanjutkan, “Organisasi yang baik itu begitu. Dipanggil. Kamu begini, kurangnya begini”.  Makmur mengakui belum memegang surat DPP Golkar dengan nomor B-600/GOLKAR/VI/2021 terkait penggantian dirinya.

Sudah Lama

Sejumlah fungsionaris Partai Golkar Kaltim berlumpul di Gedung E, lantai 3 ruang Fraksi Golkar. Beberapa anggota fraksi hadir. Termasuk Sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddin dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai, Hatta Zainal. Lagi-lagi, tanpa kehadiran Makmur. Kehadiran para pengurus itu untuk menjelaskan keberadaan surat pergantian posisi ketua DPRD. Surat dari DPP itu sudah diteruskan kepada unsur pimpinan dewan, melalui fraksi untuk ditindaklanjuti oleh sekretariat DPRD Kaltim. Dari sekretariat lalu meneruskan ke gubernur kemudian ke Kemendagri untuk meminta pengesahan sebagai anggota baru. Setelah dari Kemendagri sah, barulah diteruskan ke gubernur lalu seretariat dan disahkan lagi melalui rapat paripurna. Surat DPP Golkar itu, kata Husni Fakhruddin, tidak mungkin dibantah. Pengurus partai wajib menjalankan. “Ini hanya pergeseran AKD. Lumrah dijalankan oleh parpol, sehingga memang ada hak prerogatif partai untuk lakukan rotasi,” kata pria yang disapa Ayub, itu. Usut punya usut, ribut-ribut ini sebenarnya sudah terjadi sejak Februari lalu. Saat itu semua masih berupa pembahasan dan usulan. Ada sejumlah nama diusulkan menjadi pengganti Makmur. Yakni Hasanuddin, Andi Harahap, Syahrun, Syarkowi dan beberapa nama lain. “Ada beberapa nama, tidak boleh tunggal. Selebihnya DPP yang menentukan,” sebut Ayub.  Informasi itu sudah pula disampaikan ke Makmur. Namun kemarin, Makmur sedang lakukan rapat badan anggaran (banggar) sehingga tidak bisa hadir. Ayub yakin keputusan ini bisa diterima secara legowo. Baik oleh Makmur maupun Hasanuddin. Ia juga yakin. Tidak akan ada gugatan dari kubu Makmur. “Saya yakin Pak Haji Makmur dan tokoh-tokoh ini bisa selesaikan dengan baik,” imbuh Ayub. Ketua Fraksi Golkar Andi Harahap juga membenarkan. Bahwa surat tersebut sudah sampai ke sekretariat. “Sudah-sudah, sama sekretariat,” katanya. Nah, soal akan menempati posisi apa Makmur nanti, ia belum berani menjawab. “Kalau itu ke partai. Kami ikuti saja keputusan partai,” katanya. Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan apa yang dilakukan partainya bukanlan pergantian antarwaktu (PAW). Tapi penggantian alat kelengkapan dewan (AKD). “DPP kan melaksanakan evaluasi dan menerima daripada aspirasi kepengurusan DPD I dan Fraksi Partai Golkar di DPRD Kaltim,” katanya. Ia mengakui bahwa surat DPP dikeluarkan sebagai balasan atas surat yang dikirimkan DPD. Menurut Rudy Mas’ud penggantian AKD sesuai dengan mekanisme partai. “Sistemnya begitu, kalau untuk pimpinan DPRD itu harus berdasarkan persetujuan dari DPP. Jadi surat itu tidak bisa dikeluarkan oleh DPD I kalau tidak ada persetujuan dari DPP. Penetapan juga dari DPP,” kata anggota Komisi III DPR RI. Surat persetujuan DPP itu, kata Rudy, diterima DPD tanggal 17 Juni 2021, sore. Sejak kapan DPD bersurat minta persetujuan ke DPP? “Itu ada proses itu, sudah lama, karena kan harus ada rapat pleno dan rapat fraksi untuk melaksanakan kegiatan ini. Untuk pelaksanaan evaluasi kayaknya setelah kemarin Pilkada. Kurang lebih bulan Maret. Sudah lama pleno di DPD,” jawabnya. Menurut Rudy Mas’ud, pertimbangan mengganti Makmur dengan Hasanuddin Mas’ud untuk menyerap aspirasi Fraksi partai Golkar. “Kemudian aspirasi dari teman-teman Parlemen. Dan Yang ketiga (memertimbangkan) daripada struktur Partai DPD I Golkar Kaltim,” jelasnya. “Sepertinya yang diharapkan adalah, pertama memang perlu energi baru, untuk supaya lebih produktif kegiatan kegiatan Partai Golkar di parlemen.” Rudy mengatakan, pergantian AKD dari Partai Golkar bukan terjadi di Kaltim. Ia menyebut keputusan serupa juga terjadi di Sumatera Utara (Sumut), Maluku Utara, ada juga di Sulawesi. “Memang ada beberapa evaluasi untuk persiapan Pileg dan Pilpres. Biasa saja itu,” imbuhnya. Rudy Mas’ud menolak mengomentari sinyalamen para pengamat politik terkait indikasi keluarganya menguasai parpol di Kaltim untuk Pilgub 2024. “Saya no comment soal itu. Saya ini ketua DPD Partai Golkar Kaltim. Saya bicaranya tentang Golkar saja. Kalau pengamat silakan sajalah. Tidak ada masalah,” ujarnya. Ia juga menolak menjelaskan persiapan Partai Golkar Kaltim menghadapi Pilgub 2024.   “Itu masih lama, kita Pileg dulu. Yang pasti-pasti dulu dong. Kita ini mau melaksanakan Rakerda dulu, Rapimda, di bulan Juli kalau COVID-19 terkendali. Karena COVID-19 ini lagi gila-gilaan ini.” “Jadi kami melihat situasi kondisinya yang itu ya, kita mau laksanakan Rakerda dalam waktu dekat,” imbuhnya.  “Kalau bicara Pilgub itu lupakan sajalah dulu, terlalu jauh. Karena kita mau bicara tentang Pileg dan Pilpres,” katanya mengakhiri. BOY/DAS/YOS