Besar Gaji Daripada Kontribusi, Ini Respons DPRD Balikpapan Soal Perumda Manuntung Sukses

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Gaji sebagain direksi Perumda Manuntung Sukses lebih besar daripada kontribusinya ke kas daerah. Hal itu menuai sorotan DPRD Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle di antaranya. Turut memertanyakan bagaimana kinerja perusahaan pelat merah tersebut. “Direktur umumnya gajinya berapa, yang lainnya dapat berapa, hasilnya yang disetorkan (ke kas daerah) berapa. Berbanding lurus enggak?" singgungnya baru-baru ini. Politisi Gerindra itu menyebut Tim Panitia Khusus (Pansus) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Manuntung Sukses bentukan DPRD Balikpapan sudah bekerja. Memberikan bukti bagi kejaksaan dan pihak kepolisian untuk bekerja mengumpulkan data. Terkait dugaan kelalaian tata kelola keuangan dan penyertaan modal yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Kejaksaan, kepolisian harus bisa melihat ke arah itu. Tidak perlu menunggu kita (beri) rekomendasi," katanya. Ia menyesalkan Pansus Perumda baru saja bekerja dalam tahapan awal, namun sudah menemukan hal-hal ganjil yang menjadi perhatian publik. "Seharusnya bukan pansus lagi yang bekerja, tapi kejaksaan," tukasnya. Menurutnya, perusda seharusnya memberikan kontribusi bagi daerah, dengan memanfaatkan kondisi dan situasi perekonomian Balikpapan. Perusda harusnya mampu menggali dan mengelola potensi investasi di Kota Beriman untuk kemajuan Balikpapan. Ia mengasumsikan. Kalau pendapatan hanya sekitar Rp 17 juta, sementara penyertaan modal mencapai Rp 40 sampai Rp 50 miliar, berarti ada yang tidak beres. Sebaiknya dana itu didepositokan saja ke bank. Minimal bisa mendapatkan bunga. “Coba dikasih ke pengusaha, pasti hasilnya maksimal," sebut Sabaruddin. Ia menyebut sudah meminta kepada tim pansus menindaklanjuti kebenaran soal adanya aset yang disimpan dalam lima bank berbeda sebagai deposito. Katanya lagi, perusda tersebut sudah berdiri sekian tahun namun tidak efektif. Adapun beberapa hal yang mungkin menjadi ganjalan bagi kemajuan perusda yakni soal Sumber Daya Manusia (SDM). "Diberi kesempatan (aset dan penyertaan modal) ternyata hanya didepositokan. Kalau memang SDM ya diganti. Jangan dibiarkan begitu. Ini kan pembiaran," terangnya. Sabaruddin menyebut perwakilan rakyat yang kini duduk di kursi DPRD Balikpapan merepresentasikan suara khalayak. Bahwa DPRD bakal menyampaikan kepada konstituennya jika ternyata memang ada kejanggalan di tubuh perusda dalam hal pengelolaan aset dan keuangannya. "Jangan-jangan nanti perusahaan umum daerah itu dijadikan perusahaan money loundry," tukasnya. Sebelumnya, anggota DPRD Balikpapan yang tergabung dalam Tim Pansus Perumda kecewa, lantaran Direktur Umum Perumda Manuntung Sukses Purba Widjaja tidak bisa hadir dalam RDP kedua dengan alasan sedang berada di luar daerah. Ketua Pansus Perumda DPRD Balikpapan Aminuddin menyebut menunggu keterabgan lebih lanjut terkait seritifikat deposito yang telah disampaikan oleh direksi Perumda. Legislator lainnya Alwi Al Qadri meminta Perumda melampirkan rekening koran dari dana yang tersimpan di lima bank sejak tahun 2016. Sementara anggota pansus lainnya dari Fraksi PDIP Include PKB, Taufik Qulrahman mendesak agar aset yang saat ini disebut berada di lima bank berbeda, dibekukan sementara. Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi II DPRD Balikpapan H Haris. "Kalau dari kami, saya sebagai anggota pansus ditarik dulu (aset) itu. Dilihat dulu kebenarannya ada atau tidak ada dana itu. Mudahan ada," ujar Haris. Sementara itu Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud belum memberi respons terkait kinerja Perumda. "Nanti saja," katanya singkat. (ryn/boy)