Makmur Ingatkan Pemprov Persoalan Infrastruktur di Kaltim

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengingatkan pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan. Pernyataan itu disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Revisi RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 dan RKPD tahun 2022.

Mantan bupati Berau ini mengatakan Kaltim masih tertinggal di bidang pembangunan infrastruktur. Dalam kesempatan itu, Makmur turut memberikan pesan, agar revisi RPJMD jangan sampai mengganggu kebijakan Gubernur Kaltim yang sudah disahkan sebelumnya dan sedang berjalan saat ini. "Pemprov Kaltim juga harus melihat kembali kewenangan - kewenangan yang ada di kabupaten/ kota. Kan di sana ada tugas-tugas khusus seperti pendidikan, infrastruktur. Selain itu yang diutamakan, jangan sampai seolah-olah ini (Revisi RPJMD) menjadi pekerjaan gubernur yang terabaikan," kata Makmur. Poltisi Partai Golkar itu berharap pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kaltim. Minimnya ketersediaan air bersih, pasokan listrik di pedalaman, dan jalan yang belum merata, harus menjadi perhatian khusus. "Tadi ada usulan dari beberapa daerah, seperti Berau mengenai jalan, dari Sambaliung ke Talisayan itu perlu pebaikan. Ini contoh tuntutan utama masyarakat kita. Infrastruktur kita minim, harus menjadi perhatian yang utama," tegasnya. "Ini sangat menjadi harapan kami ke depan, bagaimana infrastruktur kita itu diperhatikan, seperti air bersih, listrik dan jalan itu, harus menjadi perhatian utama," sambungnya. Makmur mengapresiasi perbaikan jalan sudah diusulkan dari Sambaliung ke Talisayan, mulai dikerjakan. Termasuk jalan poros Bontang - Samarinda kawasan Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak. Saat ini hanya tinggal menunggu pemenang tender untuk mulai dilakukan pengerjaannya. Perbaikan jalan ini disebutnya menggunakam dana alokasi dari pusat melalui BPJN. "Selama ini terus terang saja, mohon maaf, saya ini sering ingatkan kepada Pemprov Kaltim, untuk tolong diperhatikan kewajibannya ini. Sehingga syukur Alhamdulillah, kini mulai dilakukan pemeliharaan jalan," ucapnya. Makmur mengatakan, DPRD akan menyuarakan keluhan masyarakat, mengenai pembangunan. "Seperti jalan, air bersih, listrik. Kemarin kita perjuangkan seperti di Maratua, di Kutai Timur. Jadi jangan kesannya tugas yang utama Pemprov terabaikan dan malah mementingkan hal yang lain. Itu salah," imbuhnya. DPRD telah mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) maupun Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terhadap tanggung jawab perbaikan jalan. Dan disampaikan, di 2021 ini perbaikan jalan sudah dianggarkan bahkan sudah mulai dilaksanakan. "Kemarin seingat saya itu ada Rp 134 miliar ini untuk sejumlah titik jalan di Sambaliung ke Talisayan di Berau. Jadi untuk jalan poros provinsi itu menjadi tanggung jawab provinsi. Untuk jalan nasional itu jadi tanggung jawab pusat, melalui balai (BPJN). Itu sudah jalan terus saya lihat. Jadi prioritasnya kaltim itu memang tinggal di Infrastruktur dan harus menjadi yang utama," bebernya. Selain itu, Makmur juga menyorot bidang kesehatan. Disampaikannya bahwa hingga saat ini Kaltim masih kekurangan tenaga medis. "Kita masih kekurangan dokter dan perawat. Itu perlu perhatian juga. Bukan karena pandemi, tapi mulai sejak dulu sudah kurang," lanjutnya. Makmur turut mengomentari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim. Menurutnya pembangunan IKN memiliki dampak positif dan negatif di Bumi Etam. Dampak positifnya yaitu infrastruktur menjadi prioritas pemerintah pusat dalam pembangunan kawasan IKN. Tentu dengan dampak tersebut akan mempermudah masyarakat mengakses tiap daerah di Kaltim. Namun dari segi negatif pembangunan itu, Makmur menyarankan Pemprov Kaltim untuk berkoordinasi dengan pusat dalam hal pemerataan pembangunan di Kaltim maupun kawasan IKN. Seperti daerah Mahakam Ulu dan kawasan terpencil lainnya, yang sangat memerlukan sentuhan pembangunan seimbang dengan daerah lainnya. Jangan sampai pembangunan dirasakan tidak seimbang. Pembangunan besar-besaran dilakukan IKN namun tidak dirasakan di daerah lain. "Pembangunan di masyarakat Kaltim jangan sampai tertinggal. Dan tidak menikmati sesuatu. Kita ini merdeka sudah 75 tahun, tentunya hal yang seperti ini menjadi perhatian. Jadi saya ingin pembangunan IKN ini benar-benar sejalan dengan pembangunan masyarakat kaltim," terangnya. Untuk menyambut pembangunan IKN, Lanjut Makmur, sangat diperlukan adanya program sertifikasi tenaga kerja dari Pemprov Kaltim untuk masyarakat. "Gunanya untuk membuka peluang tenaga kerja dari Kaltim. Jangan sampai kita tertinggal. Jadi kita minta ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi untuk bagaimana menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan bersertifikasi. Jangan segalanya semua didatangkan malah dari luar. Ini adalah persoalan yang harus kita antisipasi," tandasnya. Sementara itu terpisah, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kaltim, Bagus Susetyo segera mengevaluasi pemerintah. Hal ini dikarenakan masih banyak infrastruktur bermasalah.   Hal itu terungkap usai meninjau ruas jalan Tanah Datar, Muara Badak, Kutai Kartanegara. Secara khusus legislator dari Fraksi Gerindra tersebut menaruh perhatian terhadap kerusakan jalan tersebut. Meski jalan itu berstatus jalan nasional, namun DPRD mendorong pemerintah daerah memberikan dukungan. Salah satunya dengan memerbaiki saluran air di sepanjang kawasan itu. "Karena memang permasalahannya di drainase kanan kiri yang tidak terlihat, sehingga jalur pembuangan airnya itu tidak ada. Mestinya dicarikan solusi untuk pembuangan air atau dibuatkan polder," kata Bagus. Dinas PUPR Kaltim sejauh ini baru menyiagakan alat berat. Tapi sumber persoalan utama, yakni saluran air belum tersentuh perbaikan. "Masalah utamanya di drainase harus dibereskan dulu,” kata pria yang dikenal sebagai pengusaha properti ini. (aaa/yos)