Perubahan RPJMD: IKN dan Pandemi

Samarinda, nomorsatukaltim.com -  Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan penanggulangan pandemi COVID-19. Menjadi dua isu strategis yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim.

Dalam rangka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2019-2023. Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim Tahun 2022. Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan,  Musrenbang menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Di forum ini lah, para pemangku kepentingan pembangunan di Kaltim menyampaikan usulan, saran, dan pemikiran. Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan pemerintah daerah. "Perubahan RPJMD harus dilakukan. Karena beberapa isu strategis, belum termuat dalam RPJMD 2019 lalu," ungkap Isran dalam sambutannya, saat membuka acara di Aula Odah Etam, Kamis (22/4). Baginya, tantangan terbesar pembangunan daerah saat ini, adalah melakukan pemulihan pasca pandemi COVID-19 dari segala sisi. Baik kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Karena, akibat guncangan pandemi ini, indikator pembangunan di Kaltim mengalami dampak negatif. Dengan minusnya pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan yang mengalami peningkatan menjadi 6,64 persen. “Meskipun demikian dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 ini masih lebih rendah dari perkiraan perubahan APBD tahun 2020. Yang disusun pada Juli tahun lalu. Saya juga berharap agar program vaksinasi dapat berjalan dengan lancar guna membentuk imunitas penduduk Kaltim untuk melawan virus COVID-19," terang Isran. Dalam rencana pemindaha IKN. Isran meminta agar peluan ini dapat dimanfaatkan sebagai upaya pembangunan sosial-ekonomi daerah. Sesuai dengan tema RKPD tahun 2022 yakni Reformasi Stuktural dan Penguatan Daya Saing Daerah dalam Menyambut IKN. Untuk itu, Isran meminta segenap pihak, baik pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dunia usaha, media massa, akademisi maupun seluruh masyarakat. Senantiasa menunjukkan kepedulian dan partisipasinya dalam melaksanakan pembangunan di Kaltim. "Sinergi dan kolaborasi yang telah berjalan selama ini menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Benua Etam," ujar Isran. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)  Suharso Monoarfa turut hadir secara virtual. Ia menyampaikan, pemerintah pusat memiliki target. Yakni menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan Gross Domestic Product (GDP) terbesar ke 5 di dunia. Dan keluar dari kondisi middle income trap. Meski kini, di tengah pandemi. Indonesia harus berjuang lebih keras dalam mencapai mimpi tersebut. "Tahun 2020 awal, ekonomi kita sudah meningkat. Karena pandemi kembali turun. Tahun 2021 ini, kita segera perbaiki ekonomi kita, agar kembali mencapai cita-cita sebagai negara ke 5 GDP terbesar di dunia," ungkapnya dari layar virtual dihadapan para peserta Musrenbang. Pemerintah pusat juga merencanakan arah kebijakan dalam pengembangan wilayah Kalimantan pada tahun 2022. Yakni mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Meski, Kaltim telah ditunjuk sebagai calon IKN baru Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. "Terjadi kontroversi saat pemindahan IKN ini, terkait posisi Kaltim sebagai paru-paru dunia. Kita yakinkan, kita akan mempertahankan peran Kaltim sebagai paru-paru dunia itu," tekan Suharso. Suharso menjelaskan, pemerintah pusat juga bertekad memantapkan peran pembangunan di Kalimantan sebagai lumbung energi nasional. Serta mendorong pemerataan pembangunan, terutama di Kalimantan bagian utara. Yang berbatasan langsung dengan Malaysia. "Itulah arah kebijakan pemerintah pusat di Kalimantan, ketika ditetapkan Kaltim menjadi calon IKN. Mendukung itu semua, tentu diperlukan strategi pertumbuhan dan pemerataan," jelasnya. Lebih lanjut, Suharso menjelaskan, khusus strategi pertumbuhan yang kini siap dilakukan, salah satunya membangun IKN dan infrastruktur pendukungnya. Meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis. Mengembangkan komoditas unggulan wilayah, seperti sawit, karet, dan perikanan dengan beriorientasi pada peningkatan produktivitas dan penguatan rantai pasok. Kemudian, strategi pemerataan yang akan dibangun, salah satunya memperkuat konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multimoda transportasi di jaringan Trans Kalimantan. Serta, mengembangkan kota-kota kecil dan menengah sebagai pusat pelayanan dan basis pengembangan ekonomi lokal. Dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan. Ditemui pasca acara, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan kebijakan pemindahan IKN yang dimuat dalam RPJMN 2020-2024 dan Perpres Nomor 18/2020 dapat benar-benar terealisasi. "Jika rencana itu sudah masuk, selanjutnya Pemprov Kaltim hanya menunggu keputusan Undang-Undang yang ditetapkan DPR RI. Prinsipnya, Kaltim siap dan menunggu saja apa kata pusat," ujar Hadi kepada awak media. Ia meyakini, pemerintah pusat serius dalam rencana pemindahan IKN ke Kaltim.  Hadi pun mengajak seluruh pihak melalui momentum Musrenbang bersama-sama menyukseskan pembangunan daerah. Terutama mendukung pengembangan IKN baru di Benua Etam. "Diharapkan hasil musrenbang betul-betul bisa kita jalankan dengan baik. Karena itu, apa saja program prioritas dapat dilaksanakan lebih dulu. Sedangkan IKN kita serahkan pusat menyelesaikannya," pungkasnya. (krv/yos)