Soal PTM, Berau Tunggu Vaksinasi

Berau, Nomorsatukaltim.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, akan mengikuti aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Meski demikian, harus ada keputusan pemerintah daerah terlebih dahulu, termasuk soal vaksinasi guru.

Kepala Disdik Berau, Murjani mengakui, sejauh ini pembelajaran di Kabupaten Berau memang masih pembelajaran jarak jauh (PJJ). Terutama di daerah rawan penyebaran virus corona di 4 kecamatan kota, meliputi Tanjung Redeb, Sambaliung, Teluk Bayur dan Gunung Tabur. Dirinya memang sudah mendengar aturan menteri untuk wacana pembukaan sekolah di Juli. Meskipun sebelumnya sempat diluruskan, bahwa sekolah tidak harus buka di Juli, melainkan sekolah yang mayoritas tenaga pendidik dan beberapa pekerja di sekolah sudah mendapatkan vaksin. “Bukan guru saja sebenarnya yang diharuskan divaksin, jika bisa satu sekolah keseluruhan seperti tenaga pustaka, TU nya juga mendapatkan vaksin, itu yang dipertimbangkan untuk pembukaan sekolah,” jelasnya kepada Disway Berau, Kamis (8/3). Itulah mengapa, Murjani mengharapkan agar tenaga pendidik bisa dijadikan prioritas untuk mendapatkan vaksin untuk mendukung PTM di Juli nanti, mengingat bulan tersebut sudah memasuki tahun ajaran baru. Jika melihat seluruh tenaga pendidik di seluruh sekolah di Kabupaten Berau, terdapat sekiranya 5.000 yang seharusnya mendapatkan vaksin, kendati untuk vaksin untuk tenaga pendidik baru sejumlah 200 terlebih dahulu. Itu pun vaksin diperuntukkan untuk guru yang rawan di daerah terpapar. Murjani mengakui, ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) yang sangat besar, untuk mengejar dalam waktu 3 bulan lagi. Mengingat, kuota vaksin tidak bisa diberikan kepada mereka semua. Lanjutnya, jika PTM bisa dibuka di bulan Juli tanpa melihat persyaratan vaksin, pihaknya mendukung penuh untuk PTM, lantaran evaluasi sejauh ini, tatap muka secara langsung memang lebih baik daripada PJJ. Apalagi, masih ada daerah Blank Spot yang seharusnya mereka sudah bisa membuka sekolah, namun masih belum diperbolehkan mengingat keputusan bersama dan ketakutan untuk tertular masih ada. Murjani juga menjelaskan, sesuai oleh arahan Kemendikbud, jika pembukaan sekolah nanti dilakukan maksimal akan ada 18 anak per kelas, dengan minimal dua kali rotasi, atau tiga kali rotasi. Intinya, ada tatap muka jika sekolah mendapatkan vaksin. Begitu juga pertimbangan orang tua menjadi bahan pertimbangan. “Kami dengan kepala daerah akan melakukan rapat kembali, untuk mengambil keputusan. Memang sebelumnya, ada usulan dari PGRI untuk vaksin ke tenaga pendidik diprioritaskan,” ujarnya. Sebelumnya, Disdik Berau pernah menyusun skema, jika ada sekolah yang akan tatap muka diharapkan untuk melapor pada pihaknya untuk permohonan pembukaan PTM secara mandiri dengan mempertimbangkan zona. Tetapi, sempat beberapa kali berlangsung, namun semua sekolah tidak diperbolehkan untuk belajar di tempat. Dialihkan untuk pembentukan kelompok belajar dengan maksimal 5 orang, khusus daerah pedalaman dan blank spot. Murjani juga menegaskan, agar guru yang beban mengajarnya di kota untuk tetap bersunggung-sungguh memperhatikan anak murid meskipun melalui pembelajaran jarak jauh. Begitu juga untuk daerah blank spot. Sebab PJJ masih memiliki banyak evaluasi dan berjalan sudah lebih dari 1 tahun lamanya. “Beberapa SD di daerah blank spot, ada yang mengajukan surat baru-baru ini, untuk persiapan Ujian Sekolah untuk kelulusan saja. Untuk pemberian izin, masih kami pertimbangkan,” tandasnya. (app/yos)