Susul Penajam, Samarinda Cari Pinjaman Dana ke Pusat

Jumlah daerah di Kalimantan Timur yang mengajukan pinjaman dana ke pemerintah pusat, bertambah. Setelah sebelumnya Kabupaten Penajam Paser Utara, giliran Samarinda melirik kucuran utang. Kenapa?

nomorsatukaltim.com - Pemerintah Kota Samarinda mulai melirik kesempatan memperoleh dana tambahan dari pemerintah pusat. Untuk pemulihan ekonomi daerah akibat wabah COVID-19. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Sugeng Chairuddin mengungkapkan, pemkot saat ini tengah merumuskan opsi alternatif pinjaman. Yakni melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN pinjaman daerah adalah program inisiasi yang diluncurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sejak tahun lalu. Dengan tujuan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah mengajukan pinjaman keuangan. Untuk mendukung upaya pemulihan kondisi ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso turut membenarkan niatan pemkot meminjam dana PEN itu. Menurutnya, Samarinda saat ini memerlukan tambahan dana untuk menjaga stabilitas ekonomi. Maka perlu mempertimbangkan setiap peluang yang ada. "Artinya begini, Samarinda kan perlu investasi. Makanya kita memperhatikan setiap peluang. Dan dari pemerintah pusat ada peluang, melalui program PEN. Ya kenapa kita tidak dorong program itu," katanya ditemui Disway Kaltim dan nomorsatukaltim.com Balai Kota Samarinda, Rabu (7/4/2021). Kendati demikian, Sugeng Chairuddin menuturkan, rencana pengajuan pinjaman dana ini belum final. Masih tahap pembahasan dan penyusunan. Selasa (6/4/2021) lalu jajaran OPD teknis di lingkungan Pemkot Samarinda, dipimpin Sekda Sugeng Chairuddin, menggelar rapat pembahasan usulan pinjaman tersebut. Namun, saat diwawancara ia tak menyebut jumlah nominal pinjaman yang akan diajukan. Dan peruntukannya secara lebih spesifik. "Belum ada keputusan, masih merumuskan dan memberikan opsi kepada Pak Wali Kota tentang skema yang akan diambil," timpal Sugeng yang dikonfirmasi usai rapat tersebut. Pemkot Samarinda diketahui memang sedang getol mencari tambahan dana untuk mendukung program-program besar yang dibawa wali kota dan wakil wali kota anyar; Andi Harun dan Rusmadi Wongso. Yakni ada 10 program unggulan dalam visi-misinya. Lima di antaranya menjadi prioritas dalam program 100 hari kerja. Ditambah beban pembiayaan pengendalian banjir yang merupakan permasalahan kompleks menahun di Kota Tepian. Pada satu kesempatan, Andi Harun menyebut, salah satu target dalam memulai kepemimpinannya bersama Rusmadi ialah pemulihan dampak pandemi COVID-19. Baik dalam aspek kesehatan publik maupun pemulihan kondisi ekonomi daerah. Sementara itu, diketahui bahwa kapasitas riil keuangan daerah Kota Samarinda ke depan diprediksi bakal tertekan. (lihat grafis) Pada kesempatan lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ananta Fathurrozi menyatakan, pemkot akan berupaya mencari berbagai alternatif pendanaan untuk mendukung rencana besar yang terdengar ambisius ini. Ia menyebut segala opsi akan dilihat. Mulai dari investasi asing hingga nasional. Bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Hingga funding atau kerja sama pembiayaan multinasional. "Dan sumber-sumber pendanaan yang sah dan menguntungkan bagi kita," kata Ananta akhir bulan lalu. Sementara itu, pemerintah pusat menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk memeroleh pinjaman. Yang pertama, yakni daerah yang mengajukan merupakan daerah terdampak pandemi COVID-19. Kedua, pemerintah daerah harus memiliki program dan atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung PEN. Syarat yang ketiga, yaitu jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya. Dan yang terakhir daerah harus memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5 persen. Pusat tidak memberi batasan nominal pengajuan pinjaman tersebut, bagi daerah yang memenuhi kriteria. Diketahui, pada 2021 pemerintah mengalokasikan pinjaman PEN daerah sebesar Rp 15 triliun. Dana ini bersumber dari APBN 2021 Rp 10 triliun dan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp 5 triliun. Bulan lalu Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) telah menjajaki pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendukung pembangunan di wilayah itu. Plt Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Mulyadi mengatakan, komunikasi pemerintah dengan PT SMI telah dibangun sejak akhir tahun lalu. Utang kepada BUMN itu dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerahnya untuk maju, modern dan religius. Meski begitu, Mulyadi mengaku belum mengetahui proyek apa saja yang butuh pendanaan. “Itu sedang dibicarakan secara mendalam di Bappelitbang (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan) dan BK (Badan Keuangan) untuk mengusulkan keperluan anggaranya ke Menteri Keuangan melalui PT SMI itu,” jelas Mulyadi dikutip dari nomorsatukaltim.com. Utang kepada SMI dibuka lantaran perusahaan plat merah itu sedang membuka keran untuk membantu daerah se-Indonesia yang sedang tersungkur karena pandemi. Lagi pula, ini juga bukan kerja sama yang pertama. Penyusunan anggaran kebutuhan untuk utang itu, lanjutnya, melihat dari defisit anggaran. Yang juga dalam perhitungan. Masih refocusing. Itu yang lagi dihitung-hitung nominalnya. Namun ada perkiraan. Pinjaman yang bakal diajukan itu berkisar antara Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun. Dengan bunga pinjaman sekira 5 persen. “Tapi kalau lihat dari daerah lain, yang pinjamannya disetujui oleh PT SMI paling top hanya Rp 500 miliar. Jadi kemungkinan segitu juga, Rp 500 miliar,” sebutnya. Salah satu proyek yang butuh pendanaan ialah pembangunan Anjungan Penajam. Yang diperkirakan membutuhkan duit sekira Rp 150 miliar. “Karena perbaikan wajah PPU. Poinnya untuk memajukan daerah. Jadi bisa saja,” kata Mulyadi. Selain itu, ada peningkatan jalan. Dan fasilitas lainnya. Mulyadi menyebutkan secara keseluruhannya ada 17 titik besar pembangunan fisik di PPU. Itu yang bakal diajukan. Keran pinjaman yang dibuka oleh PT SMI ini peruntukannya memang hanya untuk pembangunan fisik. Jadi tidak diperkenankan digunakan untuk program kegiatan. “Berupa item kegiatan, bukan uang gelondongan,” ucapnya. Mulyadi optimis pinjaman itu bisa diperoleh. Meski belum tahu besarannya berapa. Tapi yang jelas, persyaratan pengajuan kali ini dipermudah. Tak seperti sebelumnya. Setidaknya, pinjaman masih bisa didapatkan sekira Rp 150 miliar. Paket Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disediakan tanpa bunga itu. “Yang mau kasih uang mereka, kita belum tahu dikasihnya berapa. Yang jelas usulan kita kemungkinan sampai Rp 500 miliar,” ujar Mulyadi. Sebelumnya, Pemkab PPU berutang sekira Rp 348 miliar pada 2017 lalu. Untuk membangun beberapa proyek. Proyeknya sudah rampung. Jangka waktu pelunasannya delapan tahun. Sampai 2025. Kini cicilannya tersisa Rp 337 miliar. Kala itu bunganya sekira 8 persen. “Keringanan juga sedang kita komunikasikan. Karena kondisi seperti ini dialami seluruh daerah, jadi semua mengajukan,” tuntas Mulyadi.

TERUS BERTAMBAH

Pemerintah kembali melanjutkan pemberian pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pemerintah daerah. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Pinjaman PEN daerah merupakan program inisiasi pemerintah sejak tahun lalu. Dari alokasi Rp 15 triliun pada tahun lalu, realisasi pinjaman PEN daerah mencapai Rp 19,13 triliun untuk 28 pemda. Dana ini mengalir di antara lain ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3,26 triliun. Provinsi Jawa Barat juga menerima pinjaman PEN sebesar Rp 1,81 triliun. Tahun 2021 pemerintah mengalokasikan pinjaman PEN daerah sebesar Rp 15 triliun. Dana ini bersumber dari APBN 2021 Rp 10 triliun dan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp 5 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga akhir Maret 2021, sudah menerima usulan pinjaman daerah dari 80 pemerintah daerah (pemda). Total nilai usulannya, mencapai Rp 48,02 triliun. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Ditjen Perimbangan Keuangan Bhimantara Widyajala menyiratkan, jumlah usulan tersebut jauh lebih besar dari alokasi tahun ini. Sebab itu, kata Bhimantara pemda yang akhirnya menerima pinjaman bisa menggunakan dana tersebut, secara lebih cepat. Ia berharap dana PEN ini bisa membantu pemulihan ekonomi daerah dan penciptaan tenaga kerja lokal. "Kami harap pemerintah daerah juga menggalakkan upaya pembelian bahan baku dalam negeri sehingga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah masing-masing," kata Bhimantara dikutip dari Kontan.co.id. Kunci dari penggunaan pinjaman daerah ini ada pada kepala daerah. Makanya ia juga meminta pemerintah daerah bisa melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai pinjaman tersebut.  (das/eny/yos)