Realisasi APBD Kutim 2020 Hanya 89 Persen, Tak Semua Terserap 

Kutim, nomorsatukaltim.com – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kutim mengungkap beberapa hal. Salah satunya terkait realisasi anggaran tahun 2020 yang tak semua terserap.

Dari Rp3,5 triliun APBD tahun lalu, realisasi belanja daerah hanya mencapai Rp 2,9 triliun. Angka itu hanya mencapai 89,96 persen dari alokasi APBD tahun lalu. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menjelaskan, dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dana transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi. Angkanya mencapai 95 persen dalam pelaksanaan APBD. “Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 2,89 persen. Selebihnya dari realisasi pendapatan lain-lain yang sah dengan kontribusi sebesar 1,99 persen,”  ucap Ardiansyah dalam Paripurna LKPj Bupati Tahun 2020, Kamis (1/4/2021) lalu. Selain itu, dari laporan tersebut juga didapati bahwa angka kemiskinan meningkat. Jumlah penduduk miskin Kutim di tahun 2020 adalah 36.980 orang. Mengalami peningkatan 0,07 persen dibandingkan data tahun 2019 yakni 35.310 orang. “Atau bertambah 1.666 orang dari tahun sebelumnya,” sebutnya. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang turun. Pada tahun 2020 angka IPM Kutim hanya 73 persen. Lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 73,49 persen. Lebih rendah dari tahun 2019. Disisi lain, angka harapan hidup Kabupaten Kutim pada tahun 2020 adalah 73,16 tahun, meningkat dari tahun 2019, yaitu 73,03 Tahun. “Karena ada perbaikan kualitas pendidikan tercermin dari angka harapan lama sekolah yang mengalami sedikit peningkatan menjadi 12,49 tahun, dari tahun sebelumnya sebesar 12,78 tahun,” ungkapnya. Usai acara Ardiansyah mengatakan, kemiskinan meningkat tak lepas dari masa pandemi. Karena berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Persoalan ini akan menjadi “PR” setelah lepas dari masa pandemi, untuk dikejar. “Kami harus punya target mengatasi dampak Pandemi agar perekonomian segera pulih,” tuturnya. Selama masa pandemi tingkat kemiskinan bertambah dikarenakan lumpuhnya perekonomian. Menurunnya daya beli membuat sektor perhotelan, pariwisata dan industri berimbas Akhirnya berimbas pada karyawan yang harus dirumahkan. Hal itu menurutnya memberi peran bertambahnya angka kemiskinan. “Fokus kami kepada ketahanan pangan, kegiatan membangkitkan perekonomian masyarakat, memunculkan usaha mandiri masyarakat,” tandasnya. (bct/boy)