Perusahaan di Kutim Diminta Jangan Slow Respons

Kutim, nomorsatukaltim.com – Banyak perusahaan beroperasi di Kutim. Namun kontribusinya minim. Di daerah operasi masing-masing. DPRD pun menyorot hal itu.

Alasannya karena korporasi besar di Kutim dinilai lamban merespons keluhan warga. Tanggapan itu berawal dari penyampaian salah satu kepala desa di Long Mesangat. Warga mengeluh. Respons perusahaan sangat kurang. Terutama berkaitan dengan insfratruktur dan kesejahteraan masyarakat. Seperti perbaikan jalan contohnya. Kerap kali jalan desa dipakai melintas oleh kendaraan perusahaan. Tetapi perbaikan urung dilakukan. Sehingga warga yang memakai jalan jadi terganggu. Hal itu memantik Imam Turmudzi. Anggota DPRD Kutim untuk angkat bicara. Ia menyoroti tindak tanduk perusahaan itu kerap kali terjadi. Bahkan saat dirinya jadi kepala desa sampai kini jadi anggota dewan, tak ada perubahan. Kurangnya perhatian perusahaan di Long Mesangat ini menjadi masala serius. “Seharusnya bisa cepat ditangani apa yang dikeluhkan masyarakat,” ucapnya. Ia menambahkan. Sebenarnya masyarakat hanya ingin ada itikad baik dari perusahaan. Setidaknya, bisa menerima manfaat positif tanpa harus memohon kepada terlebih dulu. Apalagi rata-rata perusahaan beroperasi di wilayah Long Mesangat. “Sebenarnya  masyarakat kan’ juga ingin menikmati hasil dengan adanya perusahaan ini. Karena bagaimanapun perusahaan juga punya kewajiban atas masyarakat dan daerah di sini,” ungkapnya. Sebenarnya perusahaan bersedia saja membantu masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar. Hanya saja ia ingin jangan menunggu apa yang diminta sudah dalam kondisi mendesak. “Jadi jangan tunggu jalan ini rusak parah baru perusahaan mau bergerak,” lanjut Imam. Menurutnya, pemerintah daerah sudah merespons dengan baik, juga mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Namun masalahnya, menurut Imam, adalah tentang kesejahteraan masyarakat seakan tidak menjadi prioritas bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Long Mesangat. “Pemerintah pasti sudah melakukan yang terbaik, dan saya yakin pemerintah juga tidak ingin melihat masyarakatnya menderita. Mungkin memang dari perusahaannya. Ya, kurang respon sih, terlambat juga,” tandasnya. (bct/boy)