Pemprov Kaltim Pertimbangkan PTM di Tahun Ajaran Baru

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menimbang rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh wilayah, pertengahan tahun ini. Menunggu indikasi pandemi dan kelarnya vaksinasi kepada tenaga pengajar.

nomorsatukaltim.com - KETUA Tim Satgas Penanganan COVID-19,  Isran Noor menyatakan PTM bisa dilakukan jika kasus corona bisa ditangani. “Tahun ajaran baru, bisa menjadi motivasi untuk menurunkan angka pertambahan Covid,” katanya, Ahad (21/3/2021). Ia mengklaim ada penurunan kasus, termasuk jumlah meninggal dunia. Berdasarkan data yang dirilis Satgas, jumlah kasus memang sempat menurun awal bulan ini. Namun sejak pertengahan pekan lalu, jumlah kasus kematian maupun penyebaran kembali naik. Pada Kamis (18/3/2021) tercatat 11 kematian. Kemudian angkanya turun menjadi 5 kasus pada Jumat (19/3/2021). Namun sehari kemudian naik lagi menjadi 7 kasus. Dan naik lagi 8 kasus kematian pada Ahad (21/3/2021). Total sampai kemarin, tercatat 1.456 orang meninggal dunia, 61.557 positif, 4.436 menjalani perawatan, dan 55.685 sembuh. Kaltim berencana memberlakukan PTM di tingkat SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) pada Juli 2021. Untuk merealisasikan rencana itu, tahapan vaksinasi terhadap tenaga pendidik dilakukan. “Mudah-mudahan bisa pertengahan tahun ini saat Tahun Ajaran Baru,” kata Gubernur Kaltim itu. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Muhaimin menyebut pihaknya tengah berupaya memenuhi tiga syarat menerapkan PTM. Pertama, seluruh guru dan tenaga kependidikan harus sudah selesai divaksinasi. Di Kota Minyak ada sekitar 7 ribu guru yang akan mendapat vaksinasi. Proses vaksinasi untuk guru itu ditargetkan selesai di bulan Juni. "Syarat kedua kondisi pandemi covid di Balikpapan melandai atau menurun," ujarnya, saat dihubungi, Minggu (21/3/2021). Syarat ketiga yakni para guru dan peserta didik diminta bersedia untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) selama mengikuti metode PTM. Adapun prokes yang dimaksud disesuaikan dengan simulasi tatap muka yang sudah dilaksanakan sejak Desember 2020 dan berlanjut di awal tahun 2021. Kala itu, Disdikbud dan Satgas Penanganan COVID-19 Balikpapan juga sempat melaksanakan kuisioner atau angket, dengan melibatkan 63.827 responden jenjang SD, serta 27.496 responden yang berasal dari jenjang SMP. Hasilnya 82,16 persen orang tua murid jenjang SD setuju PTM. Sementara hasil responden jenjang SMP menunjukkan respon yang sama. Ada 79,30 persen orang tua mendukung anaknya untuk ikut dalam metode PTM. "Dan yang lebih penting sekolah harus mendapat persetujuan dari gugus tugas COVID-19," imbuhnya. Terkait vaksinasi, Satgas Penanganan COVID-19 Balikpapan menjadwalkan vaksinasi guru secara massal, pekan depan. Sekretaris Satgas, Andi Sri Juliarty menyebut target sasaran guru yang akan mendapat vaksinasi berjumlah dua ribu orang. Menurutnya vaksinasi massal para guru sebagai upaya pemenuhan target guru. Pasalnya pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mencanangkan matode Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tahun ajaran baru. Targetnya, vaksinasi guru di seluruh daerah selesai di bulan Juni. "Kita mengejar tahun ajaran baru," kata Andi Juliarty. Jumlah total guru di Kota Minyak mencapai sekitar 7 ribu orang. Sementara yang baru mendapat vaksinasi penyuntikan pertama dan kedua, baru mencapai 750 orang atau sekitar 10 persen. "Tapi tetap tidak bisa dipenuhi sekaligus," katanya. Jadi rencananya, pekan depan akan diadakan vaksinasi massal khusus para guru yang berusia 50 tahun ke atas. Menurutnya, pemenuhan target kuota dua ribu guru itu menyesuaikan seleksi prioritas. "Termasuk guru agama. Tadi bapak Kemenag mengingatkan," katanya. Prioritas vaksinasi kini lebih mengutamakan lansia karena adanya pertimbangan lansia lebih rentan terpapar dan meninggal dunia karena COVID-19. Di sisi lain, lansia juga biasanya mengidap berbagai penyakit komorbid. Namun demikian, Juliarty menyebut saat ini acuan dan panduan khusus dari kemenkes terus diperbaharui. Acuan itu berdasarkan pemikiran para dokter ahli penyakit dalam Indonesia. "Hampir seluruh penyakit komorbid itu dikaji, dan revisi terakhir itu tanggal 18 Maret, kemarin. Sudah banyak penyakit-penyakit komorbid yang boleh divaksin," urainya.

TANGGAPAN ORANGTUA

Sejumlah orang tua murid menanggapi beragam rencana PTM pada tahun ajaran baru. Warga Batu Ampar, Balikpapan Utara, Arief Prasetia mengaku belum setuju, karena menilai masih rawan. “Seharusnya pemerintah pastikan semuanya sudah dalam kondisi aman dulu. Karena kami menilai, imun anak-anak berbeda dengan orang tua,” katanya. Hal senada diungkapkan Ramadani Yati, Warga Klandasan Ulu, Balikpapan Kota. “Kami takut anak-anak terjangkit. Sebagai ortu kami masih waswas. Pasalnya untuk anak-anak, risiko terkena virus bisa terjadi. Apalagi anak-anak masih kurang bisa menerapkan atau melakukan protokol kesehatan dengan baik jika dibandingkan orang dewasa.” Berbeda dengan Riska Yunita yang setuju dibukanya sekolah. Warga Baru Ulu, Balikpapan Barat ini menilai anak-anak sudah lama tidak mengikuti pelajaran secara maksimal. “Lagi pula para guru juga sudah mendapat vaksinasi,” jelasnya. Menurut Riska, pembelaran jarak jauh menyulitkan orang tua, sekaligus perkembangan anak-anak.

PENAJAM BELUM OKE

Sementara di Penajam Paser Utara, sebagian besar guru dan tenaga pengajar sudah menjalani vaksinasi. Meski begitu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Alimuddin belum berani memastikan PTM digelar pertengahan tahun. “Kemungkinanan besar akan dilakukan setelah selesai vaksinasi,” katanya, kemarin. Alimuddin mengeklaim 50 persen tenaga pengajar sudah menjalani vaksinasi melalui kecamatan. Tahapan lain sebelum membuka sekolah iaah dnegan melakukan simulasi. Saat ini jadwal simulasi pun, belum diperoleh. "Dalam waktu dekat akan kami lakukan," ujarnya. Apalagi, menurut Alimuddin, simulasi tidak bisa dilakukan satu kali. Pembukaan sekolah akan menunggu evaluasi pelaksanaan simulasi yang dilakukan. “Jadi memang masih ada beberapa tahap. Tentunya akan menyesuaikan dengan arahan gugus tugas, apa yang harus kami penuhi, dan ketentuan lainnya,"

JANGAN BURU-BURU

Di Kabupaten Berau, rencana PTM menjadi perhatian Ketua Komisi I DPRD Berau Feri Kombong. Dikatakannya, tatap muka bisa dilakukan asal ada kesiapan dan jaminan pelaksanaannya tidak menimbulkan klaster baru. “Artinya jangan buru-buru mengambil keputusan sekolah tatap muka, sementara di sekolah itu masih belum siap,” katanya, Jumat (19/3/2021). Dalam mewujudkan PTM tentu harus didukung dengan fasilitas pencegahan COVID-19 yang memadai, baik itu alat pencuci tangan di setiap kelas, hingga face shield atau pelindung wajah. Begitu juga dengan sistem belajar mengajarnya juga harus jadi perhatian. Apakah dalam satu kelas tetap menghadirkan keseluruhan siswa, atau dibagi menjadi dua kloter. Sebab, meskipun tren penularan COVID-19 di Berau, bisa dikatakan menurun, bukan berarti tidak menerapkan protokol kesehatan. “Ini yang harus dikaji lagi, apakah sudah siap atau belum. Artinya, jangan mentang-mentang COVID-19 sudah turun, kita sudah bisa sekolah tatap muka. Kesiapan masing-masing sekolah ini yang paling utama,” jelasnya. Berbeda halnya, dengan sekolah di wilayah atau kecamatan berstatus zona hijau di Kabupaten Berau. Seperti Kecamatan Kelay, Maratua, dan sejumlah wilayah yang tingkat penularan COVID-19 nya nyaris tidak ada. “Nah itu bisa jadi pertimbangan untuk didahulukan,” katanya. Menurutnya, ada berbagai pertimbangan mengapa sekolah di pedalaman atau yang zona hijau didahulukan, seperti jaringan internet yang membuat belajar online tidak maksimal. Kemudian, orangtua memiliki keterbatasan dalam membimbing anaknya dalam belajar di rumah. Faktor lainnya, interaksi masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pedalaman dengan masyarakat dari ibu kota atau wilayah zona merah di Kabupaten Berau juga jarang. “Seperti warga di kecamatan Kelay jaraknya dari ibu kota juga cukup jauh, dan internet di sana juga belum maksimal, itu bisa didahulukan sekolah tatap muka. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan,” jelasnya. Meski begitu, dirinya juga mengingatkan, untuk tenaga pendidik juga diharapkannya mengurangi aktivitas seperti bepergian ke beberapa wilayah yang berpotensi menularkan COVID-19. Jangan sampai kata dia, karena terlalu banyak beraktivitas membuat guru tersebut menjadi terpapar COVID-19. “Kalau bisa di sana saja, ketika sudah diberlakukan tatap muka, jangan sampai malah menimbulkan risiko untuk anak didiknya,” pungkasnya. PTM sudah mulai diberlakukan di beberapa daerah di Kaltim. Di Samarinda 4 sekolah sudah melakukan pembelajaran secara langsung. PTM tingkat sekolah dasar dan menengah pertama memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan tingkat menengah atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim masih menunggu keputusan gubernur Kaltim selaku kepala daerah dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19. (ryn/zza/app/yos)