BPPRD Kejar Target PAD, Tahun Ini PBB Bakal Naik

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi (BPPRD) Balikpapan tahun ini menarget pajak daerah sebesar Rp 515 miliar. Dan retribusi sebesar Rp 63 miliar.

Tahun lalu realisasi pencapaian pajak daerah sebesar Rp 415 miliar dengan target Rp 331 miliar. Dari realisasi tersebut berhasil surplus sebesar Rp 93 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPRD Balikpapan Haemusri Umar mengatakan, sebelum pandemi tren penerimaan pendapatan asli daerah mampu mencapai Rp 756 miliar. “Sekarang masa pandemi. Di akhir tahun 2020, alhamdulillah PAD kita bisa mencapai Rp 710 miliar. Itu berasal dari pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengolahan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan pajak dan lain-lain,” jelas Haemusri, Selasa (16/2/2021). Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar dari 11 jenis pajak daerah yang dikelola BPPRD. Seperti PBB, hotel, restoran dan lainnya. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini ditarget sebesar Rp 692 miliar. Dengan target pajak daerah Rp 515 miliar, retribusi Rp 63 miliar, hasil pengelolaan kekayaan itu Rp 16 miliar kemudian lain-lain sebesar Rp 97 miliar. “Saya meyakini dari target pajak daerah dibebankan Rp 515 miliar akan tercapai. Untuk bagaimana mencari peluang-peluang perolehan pajak di masa pandemi. Tapi memang berlakunya PPKM akan berimbas pada perolehan pajak khususnya sektor jasa,” ujarnya. Adapun strategi untuk mengejar target pencapaian. Alternatif kebijakan yang dilakukan adalah di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Haemusri menyebut bahwa konsentrasi tahun ini menaikkan PBB khusus untuk bumi dan updating data. Karena sektor jasa diketahui terdampak pandemi karena sifatnya self assessment. “Tahun lalu PBB berhasil mencapai Rp 100 miliar. Tahun 2021 hari mencapai target Rp 160 miliar lebih,” ujarnya. Kepala Bidang PBB dan BPHTB Idham mengatakan, bahwa dari target pajak daerah hampir 40 persen berasal PBB dan BPHTB. “Ada sekitar Rp 240 miliar menjadi target kami. Memang itu target yang besar. Tahun lalu sudah mencapai 100 miliar,” ujarnya. Lalu apa saja yang akan dilakukan untuk mengejar target? “Kita akan menaikkan pajak PBB dari sektor bumi dan bangunannya tapi beberapa kluster saja. Jadi kalau bumi kita naikkan semua, sementara bangunan untuk khusus saja,” beber Idham. Strategi selanjutnya, pendataan wajib pajak yang potensial. Terutama di kawasan strategis bisnis. “Seperti mal, dan kawasan industri,” tukasnya. Selain itu, mengoptimalkan penagihan piutang wajib pajak. “Ketika NJOP ini naik maka akan berefek ke BPHTB. Dari 11 pajak ini yang minimal dampaknya di PBB. Karena PBB ini bayar setahun karena berkaitan aset,” imbuhnya. (fey/eny)