Ketua DPRD Kutim Dorong Disdukcapil Jemput Bola

Sabtu 16-01-2021,16:55 WIB
Reporter : Y Samuel Laurens
Editor : Y Samuel Laurens

Kutim, Nomorsatukaltim.com – Memiliki wilayah yang luas, menjadi persoalan tersendiri di Kutai Timur (Kutim). Sektor pelayanan publik jadi sulit dilakukan. Salah satunya pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini tak luput dari pengawasan DPRD Kutim dan meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk jemput bola.

Ketua DPRD Kutim, Joni S. Sos mendorong memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan itu. Salah satu langkah yang diminta dengan jemput bola ke kawasan pelosok di Kutim. Lantaran ia mendapat informasi bahwa masih banyak warga yang belum mengurus administrasi kependudukan. "Seperti KTP, kartu keluarga dan lainnya. Terutama mereka yang tinggal di kecamatan. Termasuk di lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit," kata Ketua DPRD Kutim itu. Dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan lainnya sangat penting. Karena menjadi syarat wajib untuk berbagai urusan. Dalam hal politik, KTP juga dibutuhkan agar mudah untuk melaksanakan hal pilih. Administrasi kependudukan, khususnya KTP juga menjadi syarat wajib dalam pengurusan Jaminan Kesejahteraan dan Jaminan Kesehatan. Namun faktanya, banyak warga yang belum mengurus administrasi kependudukan karena berbagai alasan. Sehingga pemerintah daerah harus hadir dalam menyikapi dan memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Sejauh ini, kendala jarak masih menjadi alasan terbanyak yang dikeluhkan warga. Mereka harus mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu jika harus mengurus administrasi kependudukan ke Sangatta. "Dengan upaya jemput bola ini, maka diharapkan kesadaran dan minat masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan semakin meningkat," harap Joni. Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, Khairullah mengatakan, kendala dalam pendataan kependudukan adalah kendaraan operasional dan anggaran untuk sistem jemput bola. Selain itu, anggapan sebagian masyarakat mengurus administrasi kependudukan adalah hal yang sulit. Membuat banyak warga yang memilih jalan pintas dengan memanfaatkan jasa calo. "Akhirnya mereka mengeluh biayanya mahal, padahal sebenarnya gratis. Semoga dengan pelayanan sistem jemput bola ini bisa pula menjadi solusi bagi masyarakat," pungkasnya. (bct/sam)
Tags :
Kategori :

Terkait