Samarinda, Nomorsatukaltim.com - Komisi IV DPRD Kaltim yang mencakup bidang kesejahteraan rakyat, menggelar rapat gelar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim terkait turunnya APBD Kaltim Pada Jumat (20/11/2020) petang.
Bertempat di gedung E, rapat tersebut digelar secara tertutup. Setelah agenda tersebut selesai, awak media berkesempatan untuk bertemu dengan Salehuddin selaku sekretaris Komisi IV.
Disebutkan oleh Salehuddin bahwa pihaknya ingin mengetahui terkait penyusunan anggaran program kegiatan pada APBD 2021. Sebab untuk hal yang berkaitan dengan pendidikan harus memenuhi kuota anggaran mininal sebesar 20 persen berdasarkan tuntutan undang-undang yang berlaku. Struktur atau plotting anggaran untuk Disdikbud Kaltim memang belum dipastikan.
“Namun yang pasti, akan mengikuti besaran dana pendapatan. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan mengalami penurunan,” ungkap Salehuddin.
Selain itu, Komisi IV turut menyampaikan beberapa aspirasi terkait dengan program pendidikan. Terutama perihal infrastruktur. Sebanyak 7 SMA sederajat yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Kaltim dilaporkan tidak memiliki gedung sendiri untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya.
Tak dapat dimungkiri bahwa kondisi keuangan yang mengalami penurunan ini memang harus dihadapi. Namun Salehuddin berharap bahwa hak dan kewajiban untuk bidang pendidikan di Kaltim tetap tidak dikurangi. Bahkan menurutnya, jika perlu seharusnya anggaran pendidikan bisa ditambah.
Berkenaan dengan hal tersebut, pihaknya pun akan menyesuaikan dengan slot anggaran yang ada untuk menentukan mana yang bakal menjadi prioritas. Secara spesifik, angka yang menunjukkan total anggaran untuk pendidikan memang belum dipegang. Sebab, plot anggaran yang disampaikan oleh Bappeda Kaltim ke Disdikbud Kaltim belum diberikan secara detail.
“Persentasenya kan minimal wajib 20 persen untuk pendidikan. Sebab sekali lagi dengan kegiatan belajar-mengajar yang daring seperti ini, harus ditingkatkan. Mulai pengadaan alat seperti laptop untuk para guru dan lain sebagainya,” lanjut politisi Golkar itu.
Ditemui secara terpisah, Anwar Sanusi selaku kepala Disdikbud Kaltim menyebutkan bahwa selama belum ada ketok palu untuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), maka anggaran untuk Disdikbud Kaltim pun belum ada. Disebutkan Anwar, pihaknya pun masih menunggu. Seandainya sudah angka tetap, barulah segera disusun untuk penggunaan anggarannya. “Logikanya kan 20 persen APBD untuk pendidikan. Sekarang dananya berapa? Saya dengar, provinsi ada sekitar Rp 8, sekian triliun. Kalau begitu misalnya 20 persen, paling tidak ya sama dengan tahun lalu lah. Tapi kami juga memahami sekarang dalam masa kesulitan dan anggarannya juga jatuh,” ungkap Anwar.
Ditanya soal adanya 7 SMA sederajat yang belum memiliki gedung, diungkapkan Anwar bahwa anggaran yang nantinya ditetapkan juga akan dialokasikan demi pembangunan gedung tersebut. Bakal diprioritaskan. Namun, pihaknya pun mencoba untuk mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. 7 sekolah itu sendiri tersebar di Samarinda, Kukar, Paser, dan Balikpapan. Khusus Samarinda, sekolah yang akan dibangun yakni SMA 16 dan SMA 17.
“APBD tahun ini juga kita dapat. Berapa nominalnya belum tahu. Kalau tahun kemarin kan sebesar Rp 163 Miliar. Jadi kita berusaha juga ke pusat. Terpenting, kita punya jaringan untuk mendapatkan itu,” pungkas Anwar. (adv/top/sam)