Di dalam pedoman yang digagas Disdikbud Kukar itu, nantinya tiap sekolah harus saling koordinasi dan membentuk tim khusus. Bersama Tim Satgas COVID-19 tentunya. Jika di tingkat kecamatan, berkoordinasi dengan puskesmas.
"Akan dievaluasi selama 14 hari, apakah KBM tatap muka berjalan aman atau tidak," kata Tulus.
Tapi bagaimana pun, berjalannya KBM tatap muka ini tetap harus disetujui oleh pemkab, sekolah, dan orang tua siswa. Kalau salah satunya tidak berkenan, dalam kasus di Kukar adalah jika orang tua murid tidak mau belajar tatap muka. Sudah dipastikan wacana itu urung dilaksanakan.
Jika itu terjadi, maka sistem pembelajaran masih akan berkutat di home visit dan pembelajaran daring lagi.
KUTAI TIMUR
Berbeda dengan PPU dan Kukar yang responsive. Kutim masih anteng-anteng saja usai keluarnya SKB 4 Menteri itu. Karena memang sejauh ini Pemkab Kutim belum gelisah untuk buru-buru menggelar pembelajaran tatap muka.
Tapi palu sudah diketuk. Empat menteri sudah berikan izin bagi daerah yang mampu menjalankan sistem belajar tatap muka. Maka kini Pemkab Kutim, dalam waktu dekat akan menindaklanjuti. Bisa atau tidak, mau atau tidak. Semuanya akan diputuskan dalam beberapa rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait.
“Karena untuk menjalankan kembali sekolah tatap muka, melihat lagi kesiapan daerah. Jadi tergantung rekomendasi dari pemerintah daerah,” kata Kasi Kurikulum Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kutim, Ilham Abdullah.
Walau baru akan dikoordinasikan, Ilham coba memberi gambaran awal. Kutim kemungkinan tidak akan mengambil kebijakan satu arah saja. Tapi seperti sikap para menteri. Memperbolehkan belajar tatap muka bagi daerah yang sudah siap. Bedanya di Kutim, daerah dimaksud adalah skala kecamatan.
“Jadi nanti bisa saja ada daerah yang boleh dan tidak melakukan sekolah tatap muka,” ucap Ilham.
Untuk diketahui, sampai hari ini Pemkab Kutim masih berkutat dengan penanganan pandemi. Karena kekuatan daerah tidak terlalu kuat. Seiring tahun depan Kutim akan fokus pada pelunasan hutang proyek multiyear. Maka pemkab bersiasat untuk memperketat pintu masuk Kutim.
Jadi bisa dibilang, kondisi Kutim saat ini belum settle soal penanganan COVID-19. Maka berbeda dengan Kukar yang iya tidaknya pembelajaran tatap muka ini akan ditentukan oleh orang tua siswa. Karena pemkab sudah oke. Di Kutim, keputusannya masih akan dititikberatkan pada pemkab.
Pemkab Kutim tentu akan berhitung untung rugi digelarnya pembelajaran tatap muka. Karena jika pun nanti digelar, lalu penerapan prokes kurang. Terjadi klaster sekolah. Maka kerja keras pemkab menangani pandemi harus diduakalilipatkan lagi.
“Tentu harus mendapatkan izin dari pemerintah juga,” bebernya.
Kalau nanti pemkab sudah memberi lampu hijau. Disdik akan melihat lagi kondisi mutakhir sekolah. Siap atau belum menerapkan prokes yang meliputi penyediaan alat pelindung diri (APD), masker, sampai perkara aliran sanitasi karena harus menyediakan banyak tempat cuci tangan.
Kesediaan orang tua siswa juga bakal menjadi penentu terakhir. Bisa atau tidak Kutim menggelar pembelajaran tatap muka. “Apakah orang tua siswa mengizinkan atau tidak kan kita tidak tahu,” sebutnya.
Jika bisa atau tidaknya Kutim menggelar pembelajaran tatap muka masih tanda tanya. Kalau ditanya ingin atau tidak. Kutim jelas sangat ingin. Karena sebagai daerah yang sebagian besar masih berupa hutan dan perkebunan. Pemerataan jaringan internet di Kutim belum cukup mumpuni.