Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Diwakili menterinya masing-masing telah mengeluarkan surak keputusan bersama (SKB) 4 Menteri. Yang isinya memperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021. Tapi dalam praktiknya, seluruh daerah di Indonesia diberi kewenangan. Apakah mau dan bisa melaksanakan atau tidak. Bagaimana dengan Kaltim?
Robbi (PPU), Rafi’I (Kukar), Hafidz (Kutim), Ichwal (Bontang)
PENAJAM PASER UTARA
Sama seperti daerah lainnya. Sejak Maret 2020 lalu, kegiatan belajar mengajar di PPU lumpuh. Tapi pendidikan tak boleh kalah dari COVID-19. Pemkab lalu berstrategi. Diubahlah metode pelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Delapan bulan berlalu, PJJ ternyata dirasakan bukan solusi tepat. Peserta didik dan pengajar sama-sama gerah dengan beragam persoalan. PJJ dianggap tidak efektif walau sejauh ini masih jadi solusi terbaik.
Terbitnya SKB 4 Menteri ini harusnya jadi angin segar. Pembelajaran tatap muka bisa dilakukan sejak awal tahun depan. Nanti, guru bisa menerangkan materi secara langsung tanpa terusik buruknya jaringan. Para siswa bisa bercengkerama dengan rekan-rekannya lagi walau dengan beberapa penyesuaian.
"Kami sudah menerima arahan itu. Zona hijau dan kuning boleh menggelar belajar tatap muka. Kita ada di zona kuning, jadi sesungguhnya kita memang sudah boleh," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Alimuddin, Senin (23/11/2020).
PPU tak ingin buru-buru. Untuk mengembalikan pembelajaran langsung. Harus melibatkan pemda, sekolah, dan orang tua siswa. Kalau ketiga pihak tersebut oke, barulah pembelajaran langsung bisa digelar.
"Tapi kita belum memutuskan itu," tandasnya.
Kalau ditanya mau, tentu PPU mau membuka sekolah lagi. Tapi melihat kasus COVID-19 yang belum melandai, mereka jadi pikir-pikir. Karena penanganan virus corona ini sudah memakan banyak waktu, biaya, dan tenaga. Jangan sampai kerja keras delapan bulan terakhir berakhir sia-sia hanya karena sebuah keinginan.
"Bupati PPU (Abdul Gafur Mas'ud) selaku Ketua Satgas COVID-19 ingin pelaksanaan sekolah tatap muka itu setelah benar-benar ada jaminan, clear persoalan dari COVID-19," sebutnya.
Bupati dinilai masih terlalu sayang pada para siswa. Ia tidak mau membuat kebijakan yang akhirnya nanti merugikan calon penerus PPU. Maka apabila pada Januari kasus COVID-19 masih terus terjadi, PPU lebih memilih tetap menjalankan pembelajaran jarak jauh.
Walau sebenarnya mereka sudah melakukan kajian terhadap potensi menggelar pembelajaran langsung. Sudah sampai pada sekolah-sekolah dan orang tua, melalui komite sekolah. Sebagian besar sudah oke. Bahkan sudah menyatakan kesediaannya secara tertulis.
Tapi lagi-lagi, komitmen itu belum cukup untuk bupati. AGM masih sangsi jika kegiatan belajar mengajar langsung bisa menghindarkan PPU dari klaster baru –klaster sekolah. Mau seperti apa pun teori protokol kesehatan, tetap saja potensi kecolongannya besar.
"Tapi karena risikonya adalah tidak menjamin semua ya bisa aman dari COVID-19. Bahwa keselamatan peserta didik itu nomor satu dibanding yang lain," ucap Alimuddin.
Walaupun sebenarnya, Alimuddin mengklaim saat ini sekolah-sekolah sudah siap. Baik secara infrastruktur maupun unsur pendukung protokol kesehatan (prokes). Seperti tempat sanitasi, masker, hand sanitizer sudah siap. Bahkan sejak jauh-jauh hari.
Pedoman khusus pelaksanaannya juga sudah ada. Seperti membatasi jumlah peserta tiap kelas, aktivitas pengajar dan pelajar di sekolah dan sebagainya. Hal itu semata-mata untuk mempersiapkan perubahan kembali normalnya kegiatan belajar pascapandemi.