Tim Anggaran Boikot Paripurna

Prediksi harian ini terkait jalan tengah yang akan diambil Pemprov Kaltim dan DPRD, meleset. Sampai hari berganti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memertahankan skema Multiyears Contract (MYC) dalam pembangunan flyover Muara Rapak Balikpapan dan RSUD AW Sjahranie.

nomorsatukaltim.com - Wujudnya, TAPD tak hadir pada rapat paripurna yang seharusnya berlangsung Selasa (10/11/2020). Semula, rapat paripurna tersebut dijadwalkan kemarin dan sudah tertuang pada daftar agenda DPRD Kaltim. "Surat undangan rapat paripurna (untuk TAPD) ada. Tapi dari TAPD tidak datang," kata Wakil Ketua DPRD Kaltim, Samsun. Politisi PDI Perjuangan ini menduga ketidakhadiran itu lantaran TAPD tak sepakat skema pembangunan proyek yang diusulkan DPRD pada APBD 2021. Anggota Badan Anggaran lainnya, Baharuddin Demmu mengatakan, pada dasarnya, DPRD sepakat pembangunan flyover dan RS AWS. Namun yang jadi pertimbangan Banggar menolak memasukkan program itu ialah persoalan administrasi dan teknis. "Belakangan, dorongan soal pembangunan gedung RSUD AW Sjahranie kurang. Yang muncul dan makin kuat, soal flyover Balikpapan," katanya. Pemerintah perlu melengkapi dan memastikan soal kelengkapan administrasi dan persoalan teknisnya. "Misalnya, pembebasan lahannya bagaimana. Kemudian itu jalan nasional. Apakah sudah ada pelimpahan dari pusat ke provinsi. Jangan sampai terhenti di tengah jalan," ujarnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, M. Sa'bani ketika dikonfirmasi soal rapat paripurna itu, menegaskan soal kesepakatan kedua pihak tersebut. Pihaknya, tetap menginginkan agar dua program itu disepakati dalam KUA-PPAS dan masuk APBD 2021. "Belum ada kesepakatan. Kami mau begitu (masuk APBD 2021)," ujarnya.

Legislator Dapil Balikpapan Diminta Berpihak

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi angkat bicara. Terkait rencana pembangunan jalan layang yang masih tertahan di Banggar DPRD Kaltim. Menurut Rizal, jalan layang tersebut sangat dibutuhkan bagi Balikpapan. "Samarinda sudah ada dua flyover, masa Balikpapan sudah bertahun-tahun tidak bisa (dibangun). Itu penting sekali bagi kebutuhan masyarakat. Di jalur itu sering terjadi kecelakaan. Dan itu untuk (menyambut) IKN juga," katanya. Atas sejumlah hal yang dinilai masih kurang. Seperti persoalan pembebasan lahan, pihaknya sudah melaporkan itu ke gubernur dan sekda. "Harusnya kan bisa dicari sama-sama solusinya," tambah ketua DPD NasDem Balikpapan itu. Secara pribadi, Rizal menaruh harapan besar kepada pemprov, untuk terus memperjuangkan program tersebut. Untuk disahkan di DPRD. Di sisi lain, wali kota dua periode itu berharap pada anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan agar mendukung program tersebut, dan dapat dimasukkan pada APBD 2021. "Tolong diperjuangkan. Bagi anggota dapil Balikpapan. Ini kesempatan untuk berjuang (untuk dapil)," ucapnya. Atas nama Pemkot Balikpapan, harapan kepada para legislator DPRD dapil Balikpapan ditegaskan. "Pemkot meminta anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan untuk membantu menyukseskan program flyover agar tidak ditunda. Karena ini (jembatan layang) sangat dibutuhkan. Ini saatnya anggota DPRD membantu dapilnya," katanya. Jumlah anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan, ada 10 kursi. Salah satunya, duduk di kursi pimpinan ---wakil ketua DPRD. Salah satu dari sepuluh legislator itu, Syafruddin ketika dikonfirmasi, mengatakan, pada dasarnya DPRD Kaltim sepakat dengan program tersebut. "Hanya saja perlu dilengkapi persyaratannya. Kejelasan status lahan juga harus pasti. Kita belum dapat informasi jelas soal lahan itu. Dan harus dipastikan itu wilayahnya (jalan) provinsi, atau pusat," katanya, yang juga anggota Banggar. (sah/yos)