"Misalnya sistem informasi anggaran berbasis elektronik, baik e-planning maupun e-budgeting. Itu mesti didorong penggunaannya," bebernya.
Jika tidak seperti itu, bukan tak mungkin anggaran siluman tetap berkeliaran. Tentunya untuk menguntungkan beberapa pihak saja. Akhirnya yang dirugikan masyarakat, karena tidak sesuai dengan kebutuhan dari rakyat akar rumput. Hal seperti ini menurutnya berkaitan erat dengan masalah politik.
"Biasanya disebut program siluman. Tiba-tiba muncul tanpa pernah direncanakan sebelumnya. Program siluman ini kerap kali dimainkan oleh elit politik," ujarnya.
Sehingga masyarakat tidak boleh tinggal diam terkait masalah ini. Perlu ada dorongan kuat agar APBD benar-benar bisa transparan.
Publik termasuk pers perlu mendorong pembahasan anggaran yang terbuka dan transparan. Sementara pemerintah juga harus berani untuk terbuka terkait pembiayaan APBD.
"Bahkan tiap OPD harus wajib menayangkan jumlah anggaran yang terpakai dan tersisa. Sehingga bisa diketahui kinerja mereka selama satu tahun anggaran," tandasnya. (ava)