*
BONTANG
Pemkot Bontang juga akan segera meninggalkan kebiasaan lama. Di mana transparansi APBD masih menggunakan metode manual. Tahun depan, Bontang akan menggunakan SIPD. Melalui sistem ini penyusunan anggaran tak bisa lagi tertutup. Semua diketahui oleh pemerintah pusat.
Lah, memangnya selama ini tidak? Selama ini sudah ketahuan. Tapi dinilai belum efektif. Karena buku APBD itu tebalnya segepok. Dijilidnya saja khusus. Berlipat-lipat. Nah dari sistem ini nanti bisa dilihat secara digital.
"Iya tahun ini sudah diujikan," ujar Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati saat dikonfirmasi Disway, Senin (9/11).
Nanti semua orang bisa mengawasi anggaran pemerintah. Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Bontang Agus Haris menuturkan keunggulan dari sistem ini siapa pun bisa mengetahui.
"Yah pastinya sudah diketahui publik," ungkap Agus Haris saat dikonfirmasi.
Persoalan transparansi memang menjadi persoalan semua pemerintah daerah. Yang masih saja alergi dengan keterbukaan informasi ke publik. Padahal sejak lama UU Keterbukaan Informasi Publik jadi produk hukum negara.
Setidaknya sekarang sudah ada keharusan pemerintah mempublikasikan anggaran. Uang rakyat yang dikelola tanpa pelibatan pemiliknya memang agak aneh.
Pemerhati APBD Bontang Risnal menilai transparansi juga harus dibuka saat pembahasan APBD. Supaya semua pihak mengetahui sedari awal agenda-agenda apa saja yang dilakukan pemerintah.
"Harus dibuka juga saat disusun, supaya publik tahu sejak awal," katanya.
Selama ini rapat penganggaran memang masih dilakukan secara petak umpet. Jangankan masyarakat. Media saja tidak boleh tahu. Tak jarang awak media harus menguping diam-diam dari jendela.
*
JANGAN SETENGAH HATI
Rencana pemakaian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh pemerintah daerah di Kaltim adalah langkah bagus. Tetapi yang juga harus dilihat adalah bagaimana desain sistem informasinya. Jika masih ada yang ditutupi, itu tidak akan mengubah apa pun. Sama saja bohong.
Hal itu diucapkan oleh Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah. Menurutnya, APBD bukan hal yang harus dirahasiakan lagi. Maka ia menyambut baik jika ada inisiatif dari pemerintah daerah untuk terbuka. Hanya saja ia ingin agar benar-benar terbuka dan bisa diakses publik dengan mudah.
"Iya, anggaran kan memang wajib dikelola secara terbuka dan transparan. Jangan nanti malah dilakukan setengah hati," ujar dosen Fakultas Hukum Unmul ini.
Menurutnya, bisa saja pemkab/kot hanya menampilkan gambaran besar dari pagu anggaran saja. Sementara untuk proses penyusunan, datangnya usulan program tidak dilihatkan. Karena itu, menurutnya, penting untuk memastikan bagaimana desain sistem informasinya.