Kutim,nomorsatukaltim.com - Memiliki utang kepada pihak ketiga, Pemkab Kutim harus memutar otak. Apalagi APBD 2021 diproyeksikan menurun. Cara yang diambil adalah memastikan belanja daerah harus tepat sasaran.
Pjs Bupati Kutim, Jauhar Efendi meminta tiap OPD bisa melaporkan semua rencana kerja tahun depan. Itu dilakukan agar bisa melihat program mana yang benar-benar prioritas. Sehingga, penyelesaian masalah utang multiyears bisa tuntas di tahun mendatang.
"Ini PR yang wajib diselesaikan lebih dulu. Maka harus bisa dipastikan penggunaan anggaran di jalur yang tepat," ucap Jauhar.
Setelah mendengarkan laporan OPD di lingkungan Pemkab Kutim. Selanjutnya akan disesuaikan dengan penggunaan anggaran dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sehingga tak ada lagi pembiayaan yang keluar jalur.
“Dengan anggaran yang terbatas ini, harus benar-benar dipastikan jika anggaran tidak melenceng. Saya akan minta juga tim anggaran daerah memaparkan penggunaan anggaran yang akan dikerjakan,” tegas Jauhar.
Diketahui, utang multiyears Pemkab Kutim kepada pihak ketiga tersisa Rp 273 miliar. Rencananya tahun depan semuanya bakal dilunasi. Sementara itu, komposisi APBD Kutim tahun depan, hanya Rp 2,6 triliun. Jika dipotong utang tersebut, maka hanya sekitar Rp 800 miliar saja dana yang bisa dipakai untuk pekerjaan fisik.
Atas dasar itulah, Jauhar menilai jika pada tahun depan penggunaan APBD tidak boleh sembarangan. Harus benar-benar dipilah dan sesuai koridor pembangunan yang telah ditetapkan.
"Jadi sasarannya jelas dan bisa dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Meski masa kerjanya sebagai Pjs Bupati Kutim hanya tersisa sekitar 50 hari lagi. Ia berharap dengan waktu yang ada dapat membantu Pemkab Kutim menyelesaikan permasalahan utang pemerintah tersebut. (bct/ava)