Kukar, nomorsatukaltim.com – Turunnya anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) rupanya tak terkorelasi dengan Dana Desa (DD).
Meski TKDD 2021 turun hingga Rp 61,46 triliun. Yakni pada tahun 2020 sebesar Rp 856,94 triliun. Menjadi Rp 795,48 triliun pada tahun depan. Namun anggaran DD malah naik sekitar 1,1 persen. Yaitu Rp 72 triliun untuk tahun 2021.
Terkait hal ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto mengaku belum menerima informasi secara resmi dari pemerintah pusat. Untuk dibahas didalam internal DPMD. Sehingga belum merapatkan hal tersebut.
Terkait fokus penggunaan anggaran DD. Penanganan dan pemulihan COVID-19, masih jadi yang utama. Di wilayahnya masing-masing. Meskipun tetap mengedepankan 7 program prioritas pembangunan di desa. Seperti pemulihan ekonomi, pengembangan inovasi desa, ketahanan pangan. Serta mendorong peningkatan ekonomi desa. Sehingga mampu menggerek ekonomi desa dimasa pandemi ini.
Pembagian DD ini pun disebut Dafip akan menggunakan skala proporsional. Beda besaran yang diterima tiap desa tidak sama. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diatur.
Seperti pertimbangan luas wilayah sebuah desa. Jumlah penduduk yang menghuni desa tersebut. Angka kemiskinan dan ketersediaan infrastruktur.
Seperti diketahui. Kukar sendiri mendapat jatah transferan DD dari pemerintah pusat sebesar Rp 185 miliar lebih. Yang kemudian dibagikan ke 193 desa se-Kukar. Bicara soal penanganan COVID-19. Kukar nomor wahid di Kaltim. Sekitar Rp 8 miliar lebih. Mengungguli Kutim Rp 3,7 miliar, PPU sekitar Rp 2 miliar, Kubar Rp 1,9 miliar, Paser Rp 784 juta lebih, Kubar Rp 735 juta lebih, dan Mahulu Rp 516 juta lebih. (mrf/ava)