Balikpapan, nomorsatukaltim.com– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim datang. Ruang rapat I Balai Kota mendadak hening. Suara terdengar samar-samar. Dari balik pintu masuk yang tertutup rapat.
Tepat pukul 15.30 WITA, satu per satu hadirin meninggalkan ruang rapat. Tampak Kepala BPBD Balikpapan Suseno dan Kepala Dinsos Balikpapan Purnomo bergegas keluar.
Disusul Kepala BPKD Madhram Muchyar, Kepala Diskes Balikpapan Andi Sri Juliarty, Kepala Satpol PP Zulkifli, serta Direktur RSUD Beriman Balikpapan Ratih Cokorda.
Sementara itu Sekda Balikpapan Sayid FN Fadli sudah lebih dulu meninggalkan ruang rapat. "Belum. Kita masih memantau melalui sosmed," ujar Ketua Tim Pemeriksaan khusus penanganan COVID-19, dari BPK Kaltim Fajar Suryagama, saat ditemui, Senin (14/9/2020).
Menurutnya pertemuan dengan jajaran pemkot Balikpapan baru pertama kali dilakukan. Ia menyebut belum memperoleh data mengenai penggunaan anggaran re-focusing untuk penanganan COVID-19. Termasuk program-program apa saja yang sudah dilakukan demi menekan penyebaran wabah pandemi di Kota Minyak.
"Tiap-tiap perubahan harus segera dilaporkan ke presiden, secara nasional. Jadi supaya langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan, perlu dievaluasi, bisa langsung dilakukan," ujarnya.
Ia membenarkan jika fungsi BPK bukan hanya memelototi penggunaan anggaran APBD untuk penanggulangan wabah. Tapi juga program yang sudah berjalan. Termasuk kebijakan pemerintah di daerah. "Semuanya. Dampak sosialnya, perekononiannya dan penanganannya," urainya.
Ia menyebut jika BPK akan terus mengawal pemerintah di daerah agar proses penanganan COVID-19 bisa terintegasi dari pusat ke daerah. "Intinya kita sama-sama bekerja untuk memercepat selesai dan ditangani dengan baik," imbuhnya. (ryn/boy)