Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Thohari Azis menyebut, salah satu opsi yang harus dimaksimalkan untuk mengantisipasi resesi ekonomi yakni meningkatkan peran UMKM. Agar perekonomian Kota Balikpapan terjaga. Di antaranya, masyarakat diminta untuk berbelanja di warung-warung sekitar tempat tinggal.
“Mengajak masyarakat berbelanja di tetangganya. Sehingga perputaran uang di masyarakat itu bisa berjalan. Karenanya, UMKM itu penting,” katanya, Minggu (13/9).
“Kita harus mendorong untuk menghidupkan sektor UMKM. Jadi, harus dimaksimalkan. Karena peran UMKM itu sangat penting terhadap perekonomian,” sambungnya.
Selain itu, menurut Thohari, penyerapan anggaran daerah bisa dimaksimalkan sesuai anjuran Presiden Joko Widodo. “Agar tidak terjadi sisa lebih penggunaan anggaran. Kalau maksimal dilaksanakan dan dibelanjakan ke masyarakat, ekonomi tetap jalan,” ujarnya.
Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi menjelaskan, kebijakan yang diterapkan mencegah penularan COVID-19 dipastikan akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi.
“Karena itu, yang dibutuhkan disiplin protokol kesehatan. Dengan disiplin, penularan turun. Maka secara otomatis ekonomi juga bergerak,” imbuh wali kota dua periode ini.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendorong percepatan serapan APBD 2020. Langkah itu diambil untuk mencegah pergerakan ekonomi yang minus.
Diketahui, ekonomi Kaltim pada triwulan II-2020 mengalami kontraksi 5,46 persen. Salah satu dampak dari pandemi. Di mana wabah COVID-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020.
Pj Sekprov Kaltim, HM Sa’bani, memproyeksikan perekonomian pada triwulan III ini akan lebih baik. “Indikatornya langkah-langkah percepatan penyerapan APBD 2020 terus didorong,” kata Sa’bani.
Realisasi serapan anggaran secara keseluruhan relatif belum sesuai target. Hingga 13 Juli 2020, rata-rata serapan APBD Kaltim berada pada kisaran 31,82 persen. Pada kondisi normal, setidaknya capaian serapan anggaran sudah 50 persen.
“Kabar baiknya, proses pelelangan sudah mencapai 80 persen. Setelah ada progres fisik, maka akan ada pencairan. Berikutnya, progres serapan anggaran pasti akan meningkat,” sebut Sa’bani.
Dia menyebut, total APBD Kaltim tahun ini setelah penyesuaian sebesar Rp 9,2 triliun. Pihaknya menargetkan bisa terserap hingga 90 persen. Karenanya, dia berharap semua OPD kembali fokus pada kegiatan masing-masing untuk merealisasikan anggaran dengan baik.
Disinggung mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Sa’bani mengatakan, hal itu akan berdampak pada perekonomian. Tetapi dampaknya tidak langsung. “Nanti kita tunggu hasil evaluasinya. Karena masih di bulan terakhir triwulan III,” ujarnya. (fey/qn)