Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Pemkot dan DPRD Balikpapan sepakat. Penyertaan modal perumda tetap di angka Rp 1 triliun.
"Masih tetap, tidak ada perubahan," ujar Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle usai rapat paripurna,Rabu (9/9) kemarin. Agenda rapat yakni mendengar jawaban Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, atas pandangan fraksi terhadap rancangan Perda tentang perusahaan umum daerah (perumda) Tirta Manuntung, dan penyertaan modal pada perusahaan plat merah tersebut.
Melalui rapat tersebut, pemkot dan DPRD sepakat menggelontorkan sekitar Rp 248 miliar. Anggaran itu disisihkan dari total penyertaan modal Rp 1 triliun. Yang akan diserahkan ke Perumda tahun ini. "Nah ini angka penambahannya sampai di tahun 2020, berlanjut sampai tahun 2035," ujarnya.
Dari hasil pandangan fraksi-fraksi di DPRD, lanjut Sabaruddin, semuanya sepakat. Satu suara. Bahwa penyertaan modal itu memberikan manfaat untuk masyarakat Kota Minyak. Angka itu besar. Mereka berharap bisa berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan oleh PDAM Kota Balikpapan. "Ini penyampaian enam fraksi. Rata-rata menitip pesan kepada PDAM, kepada pemerintah, supaya penyertaan modal diimprovisasikan, diinovasikan, agar SDM juga ditingkatkan," jelasnya.
Sebab dari hasil reses para anggota dewan beberapa waktu lalu, lanjutnya, masih banyak laporan dari masyarakat yang kekurangan air bersih lantaran tidak ada proyek sambungan baru. Di tahun 2020, tercatat sekitar enam ribu permohonan sambungan PDAM yang belum terakomodir. "Kita sudah dengarkan bersama-sama, begitu tidak maksimalnya pelayanan PDAM. Dengan suntikan dana ini, enam fraksi ini meminta peningkatan pelayanan," imbuhnya.
Politisi Gerindra itu juga menyebut sedang memproyeksikan kemungkinan, apakah target penyertaan modal Rp 1 triliun itu bisa tercapai dalam waktu 15 tahun. "Ini kita belum bisa melihat selama 15 tahun itu indikatornya bagaimana," ungkapnya.
Ia menitikberatkan penyelesaian masalah yang saat ini terjadi di dalam tubuh kelembagaan PDAM. Yaitu masalah lonjakan tarif akibat kesalahan teknis pencatatan meteran air yang sempat terjadi selama pandemi. Jangan sampai terulang lagi. Begitu juga dengan pengembangan sumber daya manusianya. Serta masalah sambungan air bersih untuk warga segera teratasi dalam waktu dekat. "Kita berikan kesempatan mereka bekerja, memperbaiki dirinya dengan dana suntikan Rp 248 miliar ini agar bisa bekerja optimal," imbuhnya. (ryn/boy)