Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata saat memaparkan alasan pemindahan IKN keluar Pulau Jawa. (Ariyansyah/diswaykaltim.com)
Balikpapan, DiswayKaltim.com - Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy S Prawiradinata mengungkapkan tujuh alasan ibu kota negara (IKN) harus dipindah ke luar Pulau Jawa.
Dijelaskan, memang sebelumnya terkait wacana pemindahan IKN muncul beberapa opsi daerah. Yakni, masih di seputaran Pulau Jawa seperti Surabaya.
Namun demikian, ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan. Sehingga pemindahan IKN memang harus dipindahkan ke luar Pulau Jawa.
Pada forum dialog pemindahan ibu kota di Hotel Swiss-Belhotel Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (21/8/2019), Rudy memaparkan ada tujuh alasan pemindahan dilakukan dari Jakarta dan ke luar Pulau Jawa.
Pertama, pertumbuhan ubanisasi yang sangat tinggi, dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabekpunjur.
Kedua, kemacetan tinggi dan kualitas udara yang tidak sehat. Indeks kemacetan Jakarta peringkat ketujuh dari 403 kota di 56 negara (Tomtom, 2018). Jakarta, peringkat satu sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia (data AirVisual, Agustus 2019).
Ketiga, rawan banjir tahunan. Kondisi tanah turun dan muka air laut naik. Sebanyak 50 persen wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir rendah. Penurunan muka air tanah bagian utara Jakarta rata-rata 7,5-10 sentimeter per tahun.
"Rawan banjir tahunan. Penyedotan air tanah tinggi," katanya.
Keempat, sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara, sisanya tersebar di pulau lain.
Yaitu, sekitar 21 persen di Pulau Sumatera, 5 persen di Bali dan Nusa Tenggara, 6 persen di Pulau Kalimantan, 7 persen di Sulawesi dan 2 persen di Maluku dan Papua.
"Jumlah penduduk di Pulau Jawa lebih dari 56 persen. Sementara yang lainnya tersebar di wilayah (pulau) lain," ungkapnya.
Kelima, kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB nasional. Kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB 58,48 persen. Sumatera 21,58 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3,05 persen, Kalimantan 8,20 persen, Sulawesi 6,22 persen, Maluku dan Papua 2,47 persen.
Keenam, krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur. "Ya sebagian besar wilayah Pulau Jawa mengalami krisis ketersediaan air bersih," ungkapnya.
Ketujuh, konversi lahan terbesar di Pulau Jawa. "Konversi lahan di Jawa sangat tinggi. Dan itulah beberapa pertimbangan Pak Presiden yang akhirnya diputuskan keluar Pulau Jawa,"
Pada dialog pemindahan IKN tersebut, hadir Gubernur Kaltim Isran Noor. Tampak pula mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Sementara para undangan, terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta tokoh agama. (sah/eny)