Balikpapan, nomorsatukaltim.com–APBD Perubahan fokus tangani pandemi. Anggota dewan juga sepakat. Penggunaannya pun disorot tajam para wakil rakyat.
Enam fraksi di DPRD Balikpapan, ditambah satu fraksi gabungan, menyoroti penggunaan anggaran dan tajamnya peningkatkan kasus terkonfirmasi positif. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle membeber pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD.
Terkait nota penjelasan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Mengenai rancangan APBD Perubahan 2020, Senin (7/9/2020). Fokusnya masih berkutat pada rancangan anggaran untuk penanganan COVID-19.
Dari pandangan umum Partai Demokrat, Sabaruddin menerangkan, seharusnya dengan anggaran yang cukup besar, statistik jumlah kasus positif di Balikpapan tidak meningkat begitu tajam. Hasil dari refocusing anggaran APBD 2020 yang difokuskan pada penanganan COVID-19 yakni sekitar Rp 136 miliar.
Dari situ pemkot sudah menyerap sekitar 100 persen. Kini pemkot dan DPRD sedang membahas tambahan anggaran yang akan dimasukkan dalam APBD perubahan. "Sementara fraksi gabungan juga menyoroti tentang COVID-19. Dan penyertaan modal PDAM maupun BPD," ujar Sabaruddin.
Selain itu, fraksi Golkar dan PDI Perjuangan, lanjut Sabaruddin, menyoroti pajak dan retribusi. Kemudian penyertaan modal PDAM maupun penyertaan modal untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). Termasuk juga pendidikan. "Itu yang teman-teman Golkar dan PDIP soroti. Karena ada beberapa anggaran. Direncanakan sebesar Rp 2,53 triliun (APBD 2020), akhirnya turun menjadi Rp 2,02 triliun," ujarnya.
Sementara fraksi Gerindra juga mempertanyakan tentang dana silpa dan penyertaan modal PDAM serta BPD. "Karena itu adalah penyertaan modal. Ini yang diminta secara akuntabilitas dan penjelasan yang lebih detail kepada masyarakat Kota Balikpapan," ungkapnya. (ryn/boy)