Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Harapan APBD Balikpapan 2020 tinggal Dana Bagi Hasil (DBH). Setelah pajak pendapatan belum mampu mendongkrak postur APBD.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, saat ditemui di Balai Kota, Rabu (2/9/2020).
"Ya hampir tidak ada (pendapatan). Itu saja yang dari DBH yang masih tersisa, yang kurang salur dari pusat," ujarnya. Sejak awal tahun, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh tertinggal dari realisasinya.
Pada beberapa kesempatan, Rizal menyebut angka realisasi PAD tahun 2020 dari pajak dan retibusi daerah masih kecil. Berkisar di angka Rp 150 miliar. Masih jauh dari target awalnya Rp 700 miliar.
Sementara DBH dari Pemprov Kaltim melalui pajak kendaraan bermotor juga dipangkas sampai 61 persen. Atau sekitar Rp 194 miliar. Padahal sebelumnya sempat ditarget mampu meraup pemasukan sekitar Rp 307 miliar. Kondisi itu berlaku sejak maraknya kasus pandemi saat Mei. Pun dengan bankeu (bantuan keuangan) dana transfer dari pemerintah pusat. Ikut dipotong 30 persen. "Ya kalau sudah masuk resesi kan semua terkena imbas,” tuturnya.
Di tengah ancaman resesi, lanjutnya, pemkot masih konsisten mengikuti arahan dari pusat. Agar setiap daerah fokus penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. "Ya kalau dari arahan pusat diminta anggaran yang ada segera dibelanjakan. Kemudian bantuan sosial segera dicairkan. Seperti itu arahan presiden kepada gubernur," urainya.
Saat ditanya proyeksi APBD 2021 Balikpapan sekitar Rp 2,2 triliun, meningkat dari APBD 2020 sekitar Rp 1,7 triliun. Rizal menyebut jika proyeksi itu masih berupa rancangan dan rencana yang masih di bahas dengan DPRD Balikpapan. Sangat tergantung dengan kondisi perekonomian nantinya.
"Kalau tidak memenuhi. Ada langkah beberapa kegiatan (dalam KUA-PPAS) yang diberi tanda bintang. Yang dibintangi itu kalau uangnya tidak ada, ya tidak dilaksanakan," katanya. (ryn/boy)