Samarinda, nomorsatukaltim.com - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kaltim-Kaltara meminta pemerintah mengelola Sungai Mahakam. Selain kelestarian dan keberlangsungan fungsi sungai, rehabilitasi dan perawatan juga mutlak dilakukan.
Bahkan diharapkan Pemprov Kaltim dapat menjadikan sungai terpanjang di Indonesia ini sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu mengingat bahwa, alur sungai Mahakam memiliki peran strategis sebagai penyokong aktivitas perekonomian di Kaltim. "Sehingga sebagian besar batu bara yang berasal dari perut bumi Etam untuk pengangkutannya para perusahaan pertambangan menggunakan alur sungai Mahakam," ucap Ketua Badko HMI Kaltim-tara Abdul Muis kepada Disway Kaltim.
Muis menerangkan Pemprov Kaltim seharusnya dapat menjadikan alur sungai Mahakam sebagai sumber PAD. Ia mencontohkan satu daerah yang dapat dijadikan rujukan keberhasilan mengola alur sungai. Yaitu Pemprov Kalsel. Sejak 2009, pemerintah Kalsel telah berperan mengelola Sungai Barito. Dengan membentuk Perusda. Fungsi perusda bertugas mengambil retribusi dari para pengusaha pertambangan. Yang melintas melalui alur sungai Barito. Untuk mengangkut batu bara menggunakan kapal ponton.
Hasilnya, tercatat pada 2017. Pemprov Kalsel melalui Perusda PT Ambapers berhasil menarik retribusi hingga Rp 400 miliar. "Hasil penarikan retribusi tersebut digunakan untuk perawatan sungai semisal dengan melakukan pengerukan untuk tetap menjaga fungsi sungai dan sebagian hasil dari retribusi tersebut masuk ke PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan," bebernya Muis.
Ia berharap Pemprov Kaltim harus sesegera mungkin untuk turut ambil peran dalam hal pengelolaan Sungai Mahakam, dengan mencontoh daerah tetangga. Sejumlah daerah kabupaten/kota pun diajak proaktif mendorong, untuk segera mungkin merumuskan suatu regulasi, mengenai pengelolaan alur sungai Mahakam demi terjaganya keberlangsungannya.
"Tapi yang paling penting ialah untuk menjaga keberlangsungan fungsi sungai Mahakam sebagai salah satu jalur utama transportasi air di Kalimantan Timur, apalagi sudah ada salah satu Provinsi yang dapat dijadikan rujukan dalam hal pengelolaan sungai ini," pungkasnya. (aaa/boy)