Cegah Gratifikasi, Wagub Kaltim Melarang ASN Terima Hampers Lebaran

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak menerima hampers atau parcel Lebaran sebagai bagian dari upaya menjaga integritas di lingkungan pemerintahan.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengatakan, tradisi pemberian bingkisan saat hari raya sebaiknya tidak lagi dilakukan, terutama jika berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Sudah cukuplah kita ucapkan selamat Hari Idulfitri, mohon maaf lahir batin saja," ujar Seno, Rabu malam, 18 Maret 2026.

Ia menjelaskan, meskipun terdapat ketentuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memperbolehkan penerimaan dalam batas tertentu, ASN tetap diharapkan bersikap lebih berhati-hati.

BACA JUGA: Momentum Mudik Lebaran 2026, Extra Flight di Bandara SAMS Sepinggan Habis Terjual

BACA JUGA: Sopir Angkutan Umum di Paser Dites Urine, Pastikan Keselamatan Penumpang saat Mudik Lebaran

"Memang dari KPK menyatakan kalau di bawah Rp1.500.000 itu ada aturan yang memperbolehkan, tapi kita berharap tidak ada lagi hampers-hampersan," ucapnya.

Menurut Seno, penghentian kebiasaan tersebut menjadi langkah penting untuk mencegah praktik gratifikasi yang dapat merusak integritas aparatur.

Ia menilai, pemberian hampers sering kali tidak sekadar bentuk silaturahmi, tetapi juga berpotensi menjadi sarana untuk membangun relasi yang tidak sehat dalam birokrasi. 

Oleh karena itu, pemerintah mendorong ASN untuk mengedepankan profesionalitas dan menjaga jarak dari potensi konflik kepentingan.

BACA JUGA: BCT Diserbu Penumpang Jelang Lebaran, Satu Bus Nyaris Angkut 300 Orang Sehari

BACA JUGA: Selama Libur Lebaran, Sekda PPU Minta ASN Tetap On Call

"Tidak perlu lagi ada parcel Lebaran. Cukup dengan ucapan saja, itu sudah lebih dari cukup," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran individu dalam menjaga etika sebagai aparatur negara. 

Sumber: