Haemusri Umar. (Ryan/Nomor Satu Kaltim)
--
Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Dispenda Balikpapan proyeksikan pendapatan asli daerah tahun depan yakni Rp 442 miliar. Namun Tim Banggar DPRD Balikpapan minta supaya digenjot sampai Rp 656 miliar.
Plt Kepala Dispenda Balikpapan Haemusri Umar mengatakan, gambaran awal APBD 2021, PAD hanya bisa ditarget sampai Rp 442 miliar. Sebab sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan pandemic berakhir dalam waktu dekat. "Tadi kami rapat dengan Banggar DPRD Balikpapan. Terkait dengan rencana target pendapatan 2021," ujarnya, saat ditemui di Ruang Paripurna DPRD Balikpapan, Selasa (27/7).
Dari hasil presentasi dengan Tim Banggar DPRD Balikpapan yang dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, gambaran awal target PAD berubah menjadi Rp 606 miliar. "DPRD minta dari PAD Rp 606 miliar menjadi Rp 656 miliar. Ada kenaikan Rp 50 miliar," katanya.
Permintaan kenaikan itu untuk meng-cover rencana pembangunan infrastruktur tahun depan. Yang memprioritaskan pembangunan sekolah baru, penanganan banjir, serta pemulihan ekonomi.
Sedangkan dari hasil kalkulasi dispenda berdasarkan sebelum dan setelah masa pandemi, ia hanya mampu memberi tambahan Rp 606 miliar itu, sekitar Rp 15 miliar sampai dengan Rp 20 miliar. "Jadi sekitar Rp 626 miliar. Karena masa pandemi ini kami belum tahu kapan berakhir," katanya.
Di sisi lain, ia optimistis dengan adanya fase kebiasaan baru yang sudah digalakkan. Ini menurutnya memberi harapan. Kemungkinan PAD bisa digenjot sampai level maksimal. "Kami konsolidasi internal. Kami akan berkomunikasi dengan OPD terkait. Supaya bisa meningkatkan PAD," katanya.
Ia menerangkan sektor apa saja yang mampu digenjot. Haemusri menyebut hal itu bergantung pekerjaan kegiatan di Balikpapan tahun depan. "Bisa kami dapatkan dari izin mendirikan bangunan (IMB), galian-galian, dan dari PBB," ungkapnya.
Selama ini Haemusri melihat ada penurunan tren pajak yang masuk ke kas daerah. Dari Januari sampai Maret, tren penerimaan pajak masih dinilai bagus. Kemudian dari April, Mei hingga Juli, terjadi penurunan sekitar 50 persen. "Khusus sektor jasa. Seperti hotel, restoran, iklan dan parkir. Jadi angka rata-rata penerimaan kami itu 50 persen dari pendapatan sebelumnya," katanya.
Penerimaan PAD dari Januari sampai Juli 2020, baru sekitar Rp 200 miliar. Seharusnya jika tanpa pandemi, katanya, bisa mendapat sekitar Rp 260 miliar. "Jadi kami ada kekurangan Rp 60 miliar. Ini pengaruh pandemi," imbuhnya.
Target murni PAD tahun ini Rp 715 miliar. Kemudian berubah setelah refocusing anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19. Menjadi Rp 389 miliar.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh memaklumi jika Dispenda Balikpapan belum bisa memaksimalkan PAD. Ini lantaran adanya pandemi.
Menurutnya, pendapatan untuk kas daerah yang sempat menurun pada April, Mei, Juni dan Juli merupakan dampak pandemi yang tidak bisa dihindari. Bahkan pandemi menjadi masalah yang sama bagi daerah lain.
"Memang ada beberapa kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada penundaan pajak. Kami maklumi," katanya.