Sebastian Julius. (Ryan/Nomor Satu Kaltim)
--
Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Sektor hulu migas babak belur dihajar pandemi. Untuk pertama kalinya penambahan kasus positif COVID-19 sempat melonjak mencapai 71 kasus per hari. Laporan itu diumumkan Tim Gugus Tugas Kaltim, Selasa (21/7) lalu.
Saat itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M Ishak merilis kasus terkonfirmasi positif. Yang meliputi 33 kasus di Kutai Kartanegara, enam di Samarinda, enam di Kutai Timur, empat di Berau, tiga di Paser, dan 19 kasus di Balikpapan.
Di saat yang sama, rilis Tim Gugus Tugas Kukar menyebut 34 kasus baru positif. Semuanya dari klaster baru. Yakni klaster Tanjung Aju Kukar. Di sana terdapat salah satu site perusahaan migas. Sedangkan rilis Tim Gugus Tugas Balikpapan menyebut ada 19 kasus positif baru. 17 di antaranya terkait dengan klaster di Kukar itu. Jadi 17 orang itu langsung dievakuasi untuk dirawat di Balikpapan, hari itu juga.
Ini menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Banyak kalangan mempertanyakan, benarkah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bekerja di bawah pantauan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atau disebut SKK Migas Kalimantan Sulawesi, sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat? Apakah pertahanan K3-nya bisa jebol?
Manajer Senior Kehumasan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Sebastian Julius menerangkan, semenjak pandemi menyerang, industri migas tetap berjalan. Hal ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Sehingga dapat dipastikan ada penambahan kasus dari pekerja migas. "Konsekuensinya karena tetap jalan, orang-orangnya tidak kebal virus. Sehingga pasti. Kami sudah prediksi," ujarnya, ketika ditemui, Jumat (24/7).
Untuk pencegahannya, kata ia, SKK Migas menyiapkan protokol kesehatan yang ketat. Tiap pekan ada laporan mengenai tingkat penyebaran COVID-19 di lokasi kerja. Sayangnya, peningkatan grafik terpapar tidak dapat dihindari. "Bahkan setelah jebol pun, kami pastikan personel kami dirawat. Berita yang tersebar itu justru hasil skrining kami," ungkapnya.
Ia menyebut, angka positif karyawan migas yang disampaikan Tim Gugus Tugas di tiap daerah hingga tingkat provinsi, merupakan hasil deteksi dini yang dilakukan pihaknya, untuk kemudian ditindaklanjuti.
Dari hasil penelitian SKK Migas, rata-rata penyebaran pandemi terjadi di daerah. Kemudian menjangkiti para pekerja yang berada di site. "Setelah pergantian sif. Kami cek, PCR, kemudian diketahui. Artinya mereka tertular di daerah, bukan mereka bawa dari luar," katanya.
Menurutnya, SKK Migas sudah bekerja sesuai protokol kesehatan, dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. "Walaupun pada akhirnya semua harus disiplin. Sebab kami tidak bisa memantau aktivitas antara pekerja dan warga di luar jam kerja," paparnya.
Ia membantah lonjakan kasus positif di kalangan tenaga kerja migas, berdampak bagi pengurangan kegiatan, atau bahkan sampai menurunkan produktivitas migas. "Satu hal yang luput dari pemerintah daerah dan masyarakat. Kami lupa bahwa harga minyak terjun bebas. Harga minyak sempat minus," ujarnya.
Efeknya, lanjutnya, semua kegiatan produksi, eksploitasi seperti pengeboran, yang direncanakan sampai 2023, harus dijadwal ulang. "Karena kami tidak boleh rugi. Kegiatan yang tadinya 11 pengeboran, terpaksa harus dikurangi. Di-matching-kan dengan anggaran menjadi delapan. Itu fakta," ungkapnya.
Menurutnya, naik-turun harga minyak dunia cuma dinamika. Nanti jika harganya sudah kembali normal, maka kegiatan industri migas akan kembali bergairah. "Namun dengan penurunan harga saat ini, memang itu pilihan yang pahit juga," imbuhnya. (ryn/hdd)