Bupati Berau: Dana Desa Harus Dikelola dengan Benar

“Sudah ada pedoman yang rinci, tinggal bagaimana pelaksanaannya dijalankan secara disiplin dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Untuk itu, DPMK secara berkala mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis agar para perangkat kampung memahami setiap aspek regulasi keuangan.

Bukan hanya kepala kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) juga dilibatkan sebagai elemen pengawas dari dalam.

“Kami memperkuat pemahaman dan kapasitas mereka supaya tidak terjadi kesalahan administratif maupun pelanggaran karena kelalaian,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan program Jaga Desa oleh Kejaksaan Negeri Berau turut memberikan nilai tambah. Melalui pendekatan edukatif dan hukum secara langsung ke kampung-kampung, kejaksaan membantu mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan anggaran desa.

“Peran aktif kejaksaan ini kami sambut positif. Dengan mereka turun langsung ke kampung, dialog terbuka bisa terjadi. Ini sangat efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum,” tuturnya.

Meski berbagai mekanisme sudah diperkuat, Tenteram menekankan, integritas dan komitmen dari aparatur kampung tetap menjadi faktor penentu.

Dengan sinergi pengawasan lintas lembaga, edukasi berkelanjutan, dan keterlibatan langsung di lapangan, dia berharap potensi pelanggaran bisa ditekan.

“Tetapi semuanya kembali kepada kesadaran dan tanggung jawab masing-masing aparatur kampung,” pungkasnya. (ADV/PROKOPIM BERAU)

Sumber: