Pionir Kaltim, Samarinda Pastikan Sekolah Rakyat Berlanjut

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Kota Samarinda mengukuhkan diri sebagai pionir di Kalimantan Timur (Kaltim) yang siap menjalankan program Sekolah Rakyat. 

Inisiatif Kementerian Sosial RI yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem ini tetap melaju, meski sempat terganjal sengketa lahan dengan Yayasan Melati. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sigap menyiapkan lokasi alternatif.

Rencana awal, Sekolah Rakyat akan menempati gedung Yayasan Melati secara sementara. Namun, polemik sengketa lahan berakhir dengan keputusan pengembalian gedung tersebut ke SMA Negeri 10 Samarinda. 

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pihaknya sudah mengantisipasi perubahan ini.

"Kami tidak ingin memperkeruh suasana. Kalau tidak diizinkan menggunakan lokasi Yayasan Melati, ya kami cari tempat lain. Yang penting program Sekolah Rakyat tetap jalan,” tegas Andi Harun, menunjukkan komitmen tak tergoyahkan.

Pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Samarinda, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, harus mengalami perubahan lokasi menjelang pelaksanaan serentak pada Juli 2025. 

Gedung Yayasan SMA Melati yang sedianya dipakai sementara, batal digunakan setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan memprioritaskan fungsi gedung itu untuk siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 10 Samarinda tahun ajaran 2025/2026.

Padahal, Pemkot Samarinda sebelumnya sudah mengajukan permohonan kerja sama dengan skema sewa menggunakan anggaran daerah. Namun, rencana itu gugur lantaran kebijakan pemprov. 

"Sekolah Rakyat tidak boleh gabung dengan sekolah umum. Harus terpisah total, itu aturan dari Kementerian Sosial,” jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin.

Dengan waktu pelaksanaan yang kian mepet, Pemkot Samarinda kini mengalihkan opsi lokasi ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) di Jalan Cipto Mangunkusumo, dekat Politeknik Negeri Samarinda (Polnes). 

Lokasi ini dinilai paling siap dari segi fasilitas, termasuk gedung yang memadai dan asrama untuk kegiatan belajar-mengajar sementara.

"Lahan secara umum sudah clear, ditinjau juga Kementerian PUPR, bahkan Dirjen dan Kepala Biro Umum Kemensos sudah meninjau langsung. Karena Yayasan Melati tidak bisa, kita pindah ke BPMP,” ujar Asli.

Gedung BPMP diperkirakan cukup menampung sekitar 200 siswa. 

Pemkot Samarinda memastikan hanya akan memakai sebagian fasilitas agar tidak mengganggu fungsi utama BPMP sebagai lembaga teknis pendidikan. 

Sumber: sekolah rakyat dipastikan berlanjut