Ketua DPRD: Kukar Harus Lepas dari Ketergantungan Dana Pusat

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menekankan pentingnya memanfaatkan secara maksimal potensi lokal sebagai strategi utama agar daerah dapat mandiri tanpa bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Ia menilai langkah tersebut akan menjadi kunci untuk membangun kemandirian fiskal Kukar, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung lebih berkelanjutan dan tidak tergantung pada transfer anggaran pusat.

Dalam keterangannya kepada awak media, Ahmad Yani menegaskan, bahwa ketergantungan penuh pada dana perimbangan bukanlah solusi jangka panjang yang baik bagi perkembangan Kukar.

“Memang kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan dana perimbangan. Ini tidak bisa lagi,” ujarnya baru-baru ini.

Menurutnya, Kukar memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari pertambangan, minyak dan gas bumi, hingga perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, sektor pertanian dan peternakan yang dapat diperbarui juga menjadi modal besar yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kukar ini kaya akan sumber daya. Kita harus mampu mengelolanya menjadi usaha yang menghasilkan PAD,” jelas Ahmad Yani.

Meski potensi tersebut besar, ia menyayangkan banyak peluang ekonomi daerah yang belum dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Hal ini membuat kontribusi sumber daya lokal terhadap PAD masih jauh dari optimal.

Ia juga menyoroti besarnya APBD Kukar yang pernah mencapai Rp7 hingga Rp12 triliun per tahun, namun belum seimbang dengan hasil yang kembali untuk daerah.

“Selama ini kita hanya mengucurkan dana APBD tanpa hitungan balik. Harusnya dari setiap pengeluaran ada hasil yang kembali,” terangnya.

Ahmad Yani mendorong perubahan cara berpikir dalam mengelola pembangunan, terutama saat APBD berada dalam angka besar. Menurutnya, anggaran tersebut harus mampu menciptakan sumber PAD baru yang nyata. “Ketika APBD kita besar, seharusnya bisa kembali menjadi potensi PAD yang nyata,” jelasnya.

Ia mengingatkan, bahwa kemandirian fiskal merupakan indikator penting kemajuan pembangunan Kukar, sehingga pengelolaan potensi lokal harus menjadi prioritas utama kebijakan daerah.

“Kita harus menciptakan itu. Jangan hanya mengeluarkan dana, tapi tidak ada yang masuk kembali,” pungkasnya. (adv)

Sumber: