Samarinda Tertinggi Kasus Karhutla di Kaltim, Rudy: Deteksi Dini Diprioritaskan

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM- Samarinda menjadi daerah dengan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tertinggi di Kalimantan Timur sepanjang Januari hingga Juli 2026.

Kondisi itu menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan di tengah ancaman fenomena El Nino, yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih kering dalam beberapa waktu ke depan.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim menunjukkan, selama 7 bulan pertama 2026 ini terjadi 26 kasus karhutla di Samarinda.

Sementara di bawah Samarinda terdapat Kutai Kartanegara (Kukar) dengan 21 kejadian, Kutai Barat dan Penajam Paser Utara (PPU) masing-masing 20 kejadian, Berau 13 kejadian, Paser 7 kejadian, Balikpapan 6 kejadian, Bontang 5 kejadian, Kutai Timur 4 kejadian, sedangkan Mahakam Ulu belum mencatat adanya kejadian karhutla.

BACA JUGA: Ini 4 Daerah Paling Rawan Ancaman Karhutla Versi BPBD Kaltim

Data tersebut dipaparkan BPBD Kaltim dalam rapat koordinasi pencegahan karhutla dan antisipasi fenomena El Nino, yang digelar bersama Polda Kaltim, Selasa, 4 Agustus 2026.

Menanggapi kondisi itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud meminta seluruh instansi mengubah pola penanganan karhutla. Menurutnya, upaya pencegahan harus menjadi prioritas dan tidak lagi menunggu kebakaran terjadi.

"Kita harus menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa mencegah jauh lebih efektif dibandingkan menangani kebakaran yang telah meluas. Oleh karena itu, patroli terpadu, pemantauan titik panas, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak menunggu sampai terjadi bencana," tegas Rudy.

Ia menilai, pendekatan tersebut penting mengingat dampak El Nino tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya risiko karhutla.

BACA JUGA: Palaran hingga Sambutan Masuk Pantauan Karhutla BPBD Samarinda di Puncak Musim Panas

Menurut Rudy, musim kering juga berpotensi memicu persoalan lain yang langsung dirasakan masyarakat.

"Berkurangnya curah hujan berpotensi menurunkan ketersediaan air bersih, mengganggu sektor pertanian dan perkebunan, meningkatkan risiko gagal panen, bahkan berdampak pada kesehatan masyarakat akibat suhu udara yang semakin tinggi maupun potensi kabut asap," ujarnya.

Karena itu, Rudy meminta langkah mitigasi tidak berhenti pada kesiapan pemadaman kebakaran. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan berbagai upaya untuk meminimalkan dampak sosial, ekonomi, hingga lingkungan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.

Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla juga tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi.

Sumber: