Pansus I DPRD Paser Pelajari Perda Penanggulangan Kemiskinan dari Depok

PASER, NOMORSATUKALTIM - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Paser melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Depok guna mempelajari secara langsung penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Kemiskinan. 

Ketua Pansus I DPRD Paser, Ilcham Halid mengatakan kunjungan ini bagian dari upaya konkret untuk memperkaya referensi sekaligus memperkuat substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang saat ini tengah dibahas. 

Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada Selasa 7 April 2026, Pansus I menggali berbagai aspek penting, mulai dari kebijakan strategis hingga teknis implementasi di lapangan. 

"Kota Depok dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai memiliki pengalaman yang cukup matang dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi dan berkelanjutan," kata Ilcham Halid.

BACA JUGA: Angka Kemiskinan di Paser Turun dalam 5 Tahun Terakhir, BPS Sebut Pengaruh Pemerataan Infrastruktur

BACA JUGA: Kemiskinan di Kaltim Menyusut 21,6 Ribu Sepanjang 2025, IPM di Atas Nasional

Ilcham membeberkan fokus utama diskusi mencakup penyusunan dan pengelolaan basis data kesejahteraan sosial seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang menjadi fondasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). 

Proses pembaruan data yang memerlukan koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian serius, mengingat akurasi data sangat menentukan efektivitas program. 

Selain itu, pembahasan turut menyoroti mekanisme penyaluran bansos yang bersumber dari pemerintah pusat, serta pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam memastikan program berjalan optimal. 

"Pendekatan kolaboratif dinilai sebagai kunci dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang bersifat kompleks dan multidimensional," bebernya. 

BACA JUGA: Ekonomi Masyarakat Ditarget Meningkat saat Porprov, Disperindagkop Paser Maksimalkan UMKM

BACA JUGA: Usai Pelantikan, Bupati Paser Langsung Pasang Target untuk 3 Pejabat Eselon II

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Maka ditekankan pentingnya pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. 

“Kami melihat bahwa keberhasilan suatu daerah dalam menekan angka kemiskinan sangat ditentukan oleh integrasi kebijakan dan konsistensi implementasi," tuturnya. 

Sumber: