Bupati Tekankan Validasi Data Kemiskinan Ekstrem di Paser Berbasis By Name By Address

PASER, NOMORSATUKALTIM - Tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten PASER masih menjadi tantangan meskipun angka kemiskinan menunjukkan angka penurunan sepanjang 2025.

Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan mampu ditekan dari 8,63 persen menjadi 8,13 persen. Sementara tingkat kemiskinan ekstrem di Paser tercatat masih berada di angka 0,87 persen.

Bupati Paser, dr Fahmi Fadli mengatakan, bahwa angka kemiskinan ekstrem ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen.

Menurutnya, komitmen tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial dikarenakan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat penanganan kemiskinan, salah satunya melalui pemutakhiran data kemiskinan berbasis By Name By Address (BNBA).

BACA JUGA: Pansus I DPRD Paser Pelajari Perda Penanggulangan Kemiskinan dari Depok

BACA JUGA: Angka Kemiskinan di Paser Turun dalam 5 Tahun Terakhir, BPS Sebut Pengaruh Pemerataan Infrastruktur

"Data yang akurat dinilai menjadi kunci utama agar program bantuan sosial tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan," kata dr Fahmi Fadli, Kamis 9 Aprlil 2026.

Jika melihat berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) per 1 April 2026, masih terdapat sejumlah keluarga di Paser yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2.

Untuk desil 1, tercatat sebanyak 6.455 keluarga atau 19.811 jiwa, sementara desil 2 mencapai 7.453 keluarga atau 25.322 jiwa.

Angka ini menunjukkan, bahwa masih banyak masyarakat yang berada dalam kelompok rentan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

BACA JUGA: PPPK di Paser Dipastikan Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

BACA JUGA: Puluhan Bangunan SD di Paser Butuh Tambahan Fasilitas Penunjang Pendidikan

Menanggapi hal tersebut, bupati meminta Dinas Sosial (Dinsos) untuk segera melakukan pemutakhiran dan validasi data secara menyeluruh.

"Proses ini penting mengingat data kemiskinan bersifat dinamis dan harus selalu diperbarui melalui verifikasi lapangan agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat," tuturnya.

Sumber: