Jumat Ada Program Kerja Bakti, Pemkot Bontang Pilih WFH Setiap Hari Rabu

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di pusat maupun daerah.

Tujuannya untuk menekan biaya operasional, khususnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi krisis energi global.

Pemerintah Kota Bontang akan menerapkan WFH tersebut, namun bukan hari Jumat, melainkan setiap Rabu. Kebijakan itu diberikan dengan beberapa pertimbangan.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan, keputusan WFH dilakukan setiap Rabu, salah satu pertimbangannya adalah efektivitas kerja. Mereka juga menjaga ritme kegiatan rutin yang sudah berjalan, salah satunya, Jumat Bersih.

BACA JUGA: Penerapan WFH Bagi ASN, Pemprov Kaltim Tunggu Juknis dari Pusat

BACA JUGA: Perang Berkepanjangan, Prabowo Buka Opsi WFH Massal untuk Hemat BBM

“Kalau Jumat WFH, kegiatan kerja bakti bisa kosong. Jadi kita sesuaikan di hari Rabu. Tapi ini masih menunggu keputusan wali kota terlebih dahulu,” kata Agus Haris, di Pendopo Rumah Jabatan, Rabu 1 April 2026.

Menurutnya, WFH bukan sekadar soal bekerja dari rumah. Di balik kebijakan ini, ada target efisiensi yang ingin dicapai, terutama dalam mengurangi mobilitas ASN yang berdampak langsung pada penggunaan BBM.

Pemkot Bontang, kata Agus, juga harus melaporkan implementasi kebijakan ini kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

Laporan tersebut menjadi bukti konkret bahwa daerah ikut berkontribusi dalam program penghematan nasional.

BACA JUGA: Penerapan WFA di Mahulu, Diskominfo: Meski Jaringan belum Merata tapi Tetap Bisa Berjalan

BACA JUGA: WFA ASN Diberlakukan, Pemkot Balikpapan Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Meski terdengar fleksibel, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua pegawai. ASN dengan jabatan struktural —sekretaris daerah, kepala dinas, hingga lurah, tetap bekerja dari kantor. Hal itu dilakukan guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan stabil.

“WFH ini lebih diarahkan bagi pegawai non-struktural. Tentunya dengan tugas yang memungkinkan dikerjakan secara daring," tambahnya.

Sumber: