Asisten I Pemkot Balikpapan Temui Massa Aksi, Aspirasi Didengar tapi Keputusan Lewat Mekanisme Resmi

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot), pada Senin, 9 Februari 2026 dengan berbagai tuntutan, akhirnya direspons.

Unjuk rasa yang telah berlangsung sejak siang, membuat para peserta bersikeras untuk masuk demi mendapatkan jawaban dari Wali Kota atau Wakil Wali Kota Balikpapan.

Pantauan Nomorsatukaltim, pada sekitar pukul 17.00 Wita, Pemkot Balikpapan diwakili oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkipli pun turun dan duduk bersama para demonstran.

Pihaknya merespons tuntutan yang disampaikan Aliansi Bakwan dengan menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan dibahas melalui mekanisme yang berlaku.

BACA JUGA: Kritik Persoalan Pembangunan Kota, Aliansi Balikpapan Melawan Orasi di Depan Kantor Wali Kota

Zulkipli menyatakan bahwa pemerintah kota tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan yang bersifat konstruktif.

“Semua aspirasi akan ditampung dan didengar, yang memang konstruktif akan kita perjuangkan bersama-sama,” ujarnya.

Namun, ia menekankan bahwa proses pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah kota.

Menurut Zulkipli, elemen pemerintah tidak hanya berada di lingkup eksekutif, tetapi juga melibatkan lembaga legislatif.

BACA JUGA: Anggaran Perayaan HUT ke-129 Kota Balikpapan Menyusut Jadi Rp900 Juta

“Menyangkut anggaran harus diperjuangkan bersama, menyangkut perda juga diperjuangkan bersama,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan membutuhkan pembahasan lintas unsur agar dapat berjalan sesuai aturan.

Zulkipli juga menguraikan bahwa tidak seluruh persoalan yang disorot masyarakat berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan.

Ia menyebut terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota, khususnya terkait pengelolaan jalan.

Sumber: