Muara Tunan Jadi Kandidat Kuat Kampung Nelayan Merah Putih di PPU

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan sejumlah lokasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). 

Dari beberapa titik yang diajukan, Muara Tunan di Kelurahan Tanjung Tengah disebut sebagai kandidat terkuat.

Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, mengatakan Pemkab telah menyampaikan lebih dari satu lokasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat. Namun, dari hasil pembahasan awal, Muara Tunan dinilai memiliki peluang paling besar untuk ditetapkan.

“Diusulkan itu banyak. Insya Allah yang definitif salah satu diantaranya adalah Muara Tunan,” kata Tohar, Senin (5/1/2026).

BACA JUGA: 2 Lokasi di PPU Diproyeksikan jadi Kampung Nelayan Merah Putih

BACA JUGA: PPU Desak Program Perumahan Nasional yang Proporsional untuk Daerah

Selain Muara Tunan, lokasi lain yang diusulkan meliputi Kelurahan Sesumpu, Kayu Api Kelurahan Penajam, Desa Sesulu, Desa Api-Api, Babulu Laut, Kelurahan Pantai Lango, Logpon CV Alas, serta Logpon SDR di Kelurahan Waru.

Tohar menjelaskan, peran Pemkab PPU dalam program KNMP hanya sebatas pada penyediaan lahan. Setelah itu, KKP menurunkan tim teknis untuk melakukan survei lapangan guna menentukan bentuk dan kelayakan pembangunan.

“(KKP menentukan) Apakah kampung nelayan atau fasilitas nelayan yang akan dibangun,” ujarnya.

Ia menegaskan, baik pembangunan kampung nelayan maupun fasilitas pendukung sama-sama bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Program KNMP, kata Tohar, dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir.

BACA JUGA: Kades Giripurwa Dipanggil DPMD PPU Terkait Agenda Studi Tiru ke Bali, Begini Klarifikasinya

BACA JUGA: KPK Sebut Nilai SPI PPU Masuk Kategori Rentan, Sertifikasi Aset Mendesak Dilakukan

“Dua-duanya bagus saja bagi kami, karena program ini dihadirkan untuk keperluan masyarakat kita,” sebutnya.

Pembangunan KNMP direncanakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui KKP, dengan nilai anggaran yang diperkirakan mencapai Rp22 miliar.

Sumber: