Pariwisata Berau Masuk Fase Transformasi, Disbudpar Ungkap Kendala di Balik Temuan BPK

BERAU, NOMORSATUKALTIM – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur terkait belum optimalnya pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Kabupaten Berau dinilai sebagai bagian dari proses transformasi sektor pariwisata yang tengah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Syamsiah Nawir melalui Staf Teknis/Pengawas Kepariwisataan, Andi mengatakan, pariwisata Berau baru memasuki fase transisi dan transformasi dalam 3 tahun terakhir.

“Pariwisata Berau ini baru 3 tahun terakhir benar-benar berproses dan bertransformasi setelah era kepemimpinan Ibu Bupati. Komitmen beliau untuk memajukan pariwisata semakin gencar, dan itu yang mendorong kami di Disbudpar untuk berbenah dan meningkatkan kinerja,” ujarnya kepada Nomorsatukaltim, saat ditemui belum lama ini.

Ia menjelaskan, proses perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan. Pembangunan sektor pariwisata, menurutnya, membutuhkan tahapan yang sistematis dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaannya.

BACA JUGA: Infrastruktur Pariwisata Berau Disorot BPK Kaltim, Bupati Akui Masih Dibenahi

“Perubahan itu tidak bisa langsung drastis. Ini bukan revolusi, tetapi transformasi yang dilakukan secara bertahap," ujarnya.

Di internal, pihaknya harus menyatukan berbagai bidang agar program berjalan searah. Disbudpar Berau membawahi sejumlah bidang dengan tugas dan fungsi berbeda, mulai dari pemasaran, pengembangan destinasi, kebudayaan, hingga usaha jasa pariwisata.

Menyatukan seluruh bidang tersebut agar bergerak sejalan, kata Andi, membutuhkan waktu dan proses.

Sementara secara eksternal, ada tantangan koordinasi lintas OPD dan keterbatasan sumber daya.

BACA JUGA: Teluk Sulaiman Bidukbiduk Dikembangkan Jadi Destinasi Ekowisata oleh Pokdarwis Sigending

Sejak 2023, lanjut Andi, Disbudpar Berau mulai memfokuskan program unggulan pada pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata.

Pada tahun ini, Disbudpar Berau mengelola anggaran sekitar Rp22 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan.

“Rp22 miliar itu bersumber dari APBD Berau tanpa dukungan pihak ketiga. Ini menjadi bukti komitmen Bupati dan pemerintah daerah dalam menjalankan 18 program unggulan pembangunan destinasi. Meski anggaran terbatas, kami berupaya mengoptimalkannya dan terbuka terhadap kritik selama bersifat konstruktif,” jelas Andi.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penataan dan pembangunan di sejumlah destinasi wisata yang tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Air Panas Pemapak Biatan, Labuan Cermin, Teluk Sumbang, Pulau Kakaban, Tanjung Batu, Kampung Batu-Batu, kawasan Kota Tua Teluk Bayur, Tanjung Redeb, Pulau Besi, Tumbit Dayak, Tumbit Melayu, hingga Tembalang Segah.

Sumber: