Gara-Gara Tambang dan Israel, Gus Yahya Diminta Mundur dari Jabatan Ketum PBNU

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) diminta mundur sebagai Ketum PBNU. 

Ia ditekan untuk mengundurkan diri karena telah mengundang pembicara pro-Israel.

Dikutip dari Media Asing Reuters, kasus ini sudah mendunia dengan judul berita Indonesia's biggest Islamic group asks chief to resign over invitation to pro-Israeli speaker (Kelompok Islam terbesar di Indonesia meminta pemimpinnya untuk mengundurkan diri karena mengundang pembicara pro-Israel).

Dikutip dari akun X @abunasor_ penjegalan Ketum PBNU juga menyinggung soal tambang, faksi-faksi, hingga nama tokoh PBNU yang juga Menteri Sosial Gus Ipul.

“Penolakan Gus Yahya terhadap rencana konsesi tambang untuk PBNU menjadi titik awal ia berhadapan dengan jaringan kiai yang dekat dengan satu partai politik. Dari situlah faksi tandingan terbentuk,” tulis akun itu.

Akun itu menyebut dengan Gus Ipul sebagai pusat gravitasi kekuasaan. Ironisnya, justru faksi inilah yang kemudian mengelola konsesi tambang yang sebelumnya ditolak.

Retakan makin terbuka ketika Gus Ipul mendukung pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

“Gelombang protes warga Nahdliyyin meledak, banyak ulama menuntut agar Gus Ipul dicopot dari posisi Sekjen PBNU. Di bawah tekanan publik internal, Gus Yahya mulai mempertimbangkan langkah itu,” jelas akun itu

Namun langkah pemecatan tersebut memantik perlawanan balik.

Faksi Gus Ipul merapat, dan Rais Aam yang berada di orbit politik yang sama didorong untuk memukul balik: melengserkan Gus Yahya. Agar ada “alasan”, isu lama soal kunjungan Gus Yahya ke Israel pada 2018 kembali diangkat—padahal konteks dan waktunya jelas tak relevan.

“Manuver ini terlihat terlalu dipaksakan, seolah menutupi konflik sumber daya dan perebutan kendali organisasi yang jauh lebih mendasar,” tulis akun tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada statement resmi dari PBNU maupun Ketum PBNU Gus Yahya dan juga tokoh PBNU Gus Ipul.

Dituntut Rais Aam Mundur

Dalam sebuah surat yang beredar, berdasarkan hasil rapat musyawarah Rais Aam PBNU mengeluarkan dua poin. 

Sumber: