Bankaltimtara

Kemenkeu Minta Pemda Kelola APBD Lebih Akuntabel, Purbaya: Setiap Rupiah Harus Bermanfaat untuk Rakyat

Kemenkeu Minta Pemda Kelola APBD Lebih Akuntabel, Purbaya: Setiap Rupiah Harus Bermanfaat untuk Rakyat

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.-istimewa-Kemenkeu foto

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia meminta jajarannya, khususnya di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), agar lebih aktif membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Purbaya, masih banyak daerah yang belum mampu mengelola APBD secara efektif dan tepat waktu.

Karena itu, ia menugaskan Dirjen Anggaran Askolani beserta timnya untuk memberikan pendampingan langsung kepada setiap Pemda agar dapat meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, pengelolaan, dan realisasi belanja publik.

“Ke depan, Kementerian Keuangan harus lebih proaktif. Kita akan ajarkan mereka bagaimana mengelola dan membelanjakan anggaran dengan baik,” ujar Purbaya saat memberikan arahan di Jakarta, Sabtu 1 November 2025.

BACA JUGA:Pemkot Bangun Sekolah Negeri Terpadu di Kawasan Grand City Balikpapan

BACA JUGA:DPRD Kukar Pastikan Pengawalan Penuh Pembangunan Irigasi Rapak Rabau

Menkeu menegaskan bahwa akuntabilitas dan ketepatan penggunaan anggaran merupakan kunci agar setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menekankan, belanja daerah harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan memiliki dampak ekonomi nyata.

“Pastikan uang dibelanjakan secara efektif dan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Purbaya menyoroti adanya ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan daerah, yang kerap menjadi penyebab keterlambatan pencairan dana.

Ia menegaskan bahwa Kemenkeu selalu berpedoman pada data resmi yang telah melalui proses verifikasi ketat.

BACA JUGA:144 WNI Teridentifikasi sebagai Korban Sindikat TPPO di Myanmar, KBRI Yangon Upayakan Pemulangan

BACA JUGA:Investasi Besar pada Proyek Pembangunan IKN, HIPPI: Masih Sedikit Pengusaha Daerah Terlibat

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: