Dituntut Demonstran Tuntaskan Janji dan Evaluasi Pejabat, Begini Jawaban Bupati Kutim

SANGATTA, NOMORSATUKALTIM — Ratusan warga yang tergabung dalam Seruan Aksi Masyarakat Kutai Timur (Kutim) Menggugat menggelar demonstrasi di halaman Kantor Bupati Kutim, Selasa (28/10/2025) sore.

Massa menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim menepati janji pembangunan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat daerah yang dinilai tidak maksimal.

Massa mulai berdatangan sejak pukul 16.00 Wita sambil membawa berbagai spanduk berisi tuntutan. Mereka memadati halaman dan lobi Kantor Bupati. Meski sempat terjadi ketegangan, aksi berjalan tertib di bawah pengawasan aparat keamanan.

Koordinator lapangan Arsil mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap lambannya realisasi berbagai janji yang disampaikan pemerintah daerah.

BACA JUGA: Sekolah Negeri Dilarang Jual Seragam dan Buku, Kepala Disdikbud Kutim: Laporkan ke Kami Kalau Terbukti

BACA JUGA: Dinas PUPR Kutim Usulkan Anggaran Pembangunan Jembatan Ring Road II

"Penuntutan kami sederhana saja. Apa yang sudah menjadi janji Bupati, setiap beliau kunjungan kerja ke kecamatan dan desa, tolong itu segera direalisasikan,” ujarnya.

Arsil menilai sejumlah program pembangunan tidak kunjung terlaksana, sementara beberapa kebijakan justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai lemahnya koordinasi antarperangkat daerah menjadi salah satu penyebab utama.

Selain meminta percepatan realisasi janji, massa juga mendesak Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat dan perangkat daerah.

“Sekda, BPKAD, Bappeda, Bapenda, sampai bagian Pengadaan Barang dan Jasa, itu harus diaudit. Banyak program yang ngaco. Yang diminta masyarakat tidak diterbitkan, yang tidak diminta malah keluar,” tegas Arsil.

BACA JUGA: Kurangi Ketergantungan BBM, Kutim Berencana Hidupkan Kembali Tradisi Perahu Layar

BACA JUGA: Fasilitas TPI Kenyamukan Masih Memprihatinkan, Nelayan Merasa Tidak Aman

Ia juga memperingatkan bahwa jika tuntutan tidak direspons, masyarakat akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar, bahkan berencana memboikot Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di seluruh kecamatan.

“Kalau Bupati tidak mengaudit, tidak merevisi, tidak mengevaluasi seluruh perangkatnya, maka mohon maaf, kami akan boikot Musrenbang di 18 kecamatan,” ujarnya disambut sorakan massa.

Menanggapi tuntutan itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman langsung menemui perwakilan massa di lobi kantor untuk berdialog. Ia menyebut aspirasi yang disampaikan masyarakat bersifat wajar dan akan ditindaklanjuti.

“Tapi pada dasarnya semua bisa terakomodir. Saya sudah berjanji, tahun depan insyaallah beberapa di antaranya bisa kita gulirkan kembali,” ucap Ardiansyah.

BACA JUGA: Pembangunan Museum Budaya Kutim Kembali Tertunda, Anggaran Rp2 Miliar Dihapus

BACA JUGA: Pemkab Kutim Lakukan Penyesuaian Anggaran Imbas Dana Transfer Pusat Berkurang

Ia menjelaskan, keterlambatan realisasi beberapa program disebabkan kondisi keuangan daerah yang terdampak keterlambatan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Bupati juga menanggapi aspirasi masyarakat adat Basap yang meminta pembangunan perkampungan khusus. Menurutnya, hal itu sudah dalam tahap pembahasan pemerintah daerah.

“Perkampungan Basap sudah kita bahas, dan insyaallah siap kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Terkait desakan evaluasi terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat lain, Ardiansyah menyatakan akan melakukan evaluasi internal secara bertahap.

BACA JUGA: Bupati Ardiansyah: HUT ke-26 Jadi Momentum Kutai Timur Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing

BACA JUGA: Kado Istimewa di HUT ke-26 Kutai Timur, Dua Desa Terluar Kini Nikmati Listrik 24 Jam

“Kita akan evaluasi. Tidak ada manusia yang sempurna dalam bekerja. Pasti ada kekurangan, dan itu tugas kami untuk memperbaikinya,” tutupnya.

Sumber: