Gubernur Kaltim Tegaskan DBH Adalah Hak Daerah, Bukan Bantuan Pusat
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud-istimewa-
BACA JUGA: DBH Dipangkas 75 Persen, Bupati Kukar Siapkan Langkah Advokasi
Menurut Rudi, situasi ini juga dipengaruhi oleh transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan, dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.
“Jadi kami pemerintah provinsi Kaltim dituntut mencari strategi inovatif agar pembangunan tetap berjalan, meski ruang fiskal dinilai semakin menyempit,” pungkasnya.
Disisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah bergerak ke Kementerian Keuangan, untuk memastikan perihal pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer dana pusat.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, mengatakan bahwa saat ini pihaknya bersama pimpinan dan sebagian Banggar (Badan Anggaran) telah bertolak ke Jakarta.
BACA JUGA: DPRD Balikpapan akan Bergerak ke Kemenkeu, Tuntut Kejelasan Jumlah Pemotongan DBH
“Betul. Berjuang agar dana tidak dipotong,” singkat Budiono, saat dikonfirmasi, Rabu 17 September 2025.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
