Cegah Kebocoran PAD, Pemkot Samarinda Perkuat Sistem Parkir Cashless

“Kalau parkir yang seharusnya cashless tapi masih menerima tunai, masyarakat bisa melaporkannya ke Bapenda,” ujar Cahya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan, pihaknya juga telah mendorong penerapan sistem pembayaran non tunai pada pengelolaan parkir, terutama untuk operator parkir yang masuk dalam kategori objek pajak.

BACA JUGA: Kota Balikpapan Uji Parkir Non-Tunai, Sementara Diberlakukan di kawasan BP

BACA JUGA: Pemkot Balikpapan Siapkan Sistem Parkir Non-Tunai, Uji Coba Dimulai di Tiga Lokasi

Menurut Manalu, sebelum izin pengelolaan parkir diterbitkan, operator diwajibkan menyediakan sistem pembayaran digital atau Cashless.

“Operator parkir yang masuk kategori pajak parkir, sebelum izin parkirnya terbit kami wajibkan sudah menggunakan sistem pembayaran cashless, misalnya di mal atau rumah sakit. Ini sudah berjalan,” kata Manalu, Senin, 9 Maret 2026.

Namun, untuk penerapan cashless pada parkir tepi jalan yang masuk dalam kategori retribusi daerah, masih terdapat sejumlah tantangan.

Ia menyebut setidaknya ada tiga faktor yang menentukan keberhasilan penerapan pembayaran non tunai tersebut.

BACA JUGA: DLH Samarinda Pastikan Pengelolaan Limbah Hotel Aston dan SCP Berjalan Sesuai Ketentuan

BACA JUGA: Selisih Input Pendapatan Capai Rp 1,5 Miliar, Bapenda Samarinda Mulai Rekonsiliasi Data OPD

Pertama, kesiapan masyarakat untuk menggunakan metode pembayaran digital. Menurutnya, di beberapa lokasi parkir tepi jalan, juru parkir sebenarnya telah menyediakan fasilitas pembayaran melalui QRIS, namun sebagian masyarakat masih memilih membayar secara tunai.

“Kami sudah temukan di lapangan, jukir sudah menyediakan QRIS, tapi masyarakat maunya tetap bayar tunai,” ujarnya.

Manalu menyebut Faktor yang paling penting adalah kesiapan juru parkir atau sumber daya manusia tersebut dalam menawarkan metode pembayaran non tunai kepada pengguna jasa parkir.

“Sudah ada jukir yang menawarkan cashless, tapi masyarakat tidak mau. Jadi memang ada dua sisi,” katanya.

BACA JUGA: Ratusan Warga Rela Antre Demi Takjil Gratis di Kantor Gubernur Kaltim, Sebagian Mengeluh Tak Kebagian

Sumber: