Andi Harun Pastikan Penanganan Banjir Samarinda Masuk Skala Prioritas Nasional 2026

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan program pengendalian banjir di kota ini akan menjadi prioritas nasional pada tahun 2026.

Hal itu disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, usai menerima kabar langsung dari Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Budi Satrio Djiwandono, yang menyatakan bahwa usulan penanganan banjir Samarinda telah masuk dalam daftar prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Budi Satrio Djiwandono yang terus memperjuangkan Samarinda. Beliau memberi kabar bahwa pengendalian banjir di Samarinda akan diprioritaskan tahun 2026,” kata Andi Harun di Balaikota Samarinda, Rabu (29/10/2025).

Menurut Andi, konfirmasi tersebut juga diperkuat oleh komunikasi langsung dengan Menteri PUPR, yang menyatakan kesiapan pemerintah pusat membantu proyek pengendalian banjir di Samarinda.

BACA JUGA: Atasi Banjir Samarinda, Pemprov Kaltim Dorong Pengerukan Sungai Mahakam dan Pembenahan DAS

BACA JUGA: Langganan Banjir, RSUD AWS Samarinda Mulai Berbenah: Benahi Parit dan Tambah Ruang Terbuka Hijau

“Pak Menteri menyampaikan Insya Allah akan bantu di 2026 ini. Soal bisa selesai dalam satu tahun atau butuh dua sampai tiga tahun, yang pasti sudah menjadi prioritas nasional,” ujar Andi.

Menanggapi langkah Gubernur Kalimantan Timur yang berencana menormalisasi Sungai Mahakam, Andi menyebut hingga kini belum ada koordinasi langsung antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait rencana tersebut.

“Tidak ada koordinasi langsung. Saya juga hanya menontonnya, tapi saya berterima kasih kepada Pak Gubernur maupun pihak mana pun yang berjuang untuk pengendalian banjir di Samarinda,” katanya.

Andi menambahkan, koordinasi selama ini berlangsung di tingkat teknis antara Dinas PUPR Provinsi dan PUPR Kota Samarinda, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.

BACA JUGA: Waspada, Sejumlah Titik di Samarinda Masih Tergenang Banjir, Ini Pesan BPBD

BACA JUGA: Pemkot Samarinda Panggil Pengembang, Pembangunan Perumahan Diduga Sebabkan Banjir Lumpur

Andi Harun menegaskan bahwa hampir seluruh program pengendalian banjir di Samarinda telah memiliki Dokumen Engineering Detail Design (DED). Namun, kendala terbesar saat ini adalah ketersediaan dana untuk pelaksanaan di lapangan.

“Kita sudah punya DED untuk pembangunan pintu air di Jembatan I, rumah pompa di sepanjang Sungai Karang Mumus, kolam retensi, hingga revitalisasi drainase dalam kota. Yang belum hanya pendanaannya,” jelasnya.

Ia mencontohkan, pembangunan pintu air di sejumlah titik rawan seperti Jalan Selamet Riyadi dan Jalan Pelabuhan menjadi solusi atas intrusi air Sungai Mahakam ke saluran pembuangan kota.

“Kalau level air naik, pintu air bisa ditutup. Saat normal, dibuka kembali agar air dari darat bisa mengalir ke Mahakam. Semua perencanaan sudah siap,” ujar Andi.

BACA JUGA: Kolam Retensi Samarinda Harus Dikebut, Langkah Antisipasi Banjir Kiriman dari Kukar

BACA JUGA: Wali Kota Samarinda: Penanganan Banjir Tetap Prioritas Utama

Selain itu, Pemerintah Kota juga mengusulkan optimalisasi Waduk Lempake, yang kini mengalami sedimentasi hingga 0,8 juta meter kubik. Penanganan waduk ini berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR melalui BWS Kalimantan IV.

Di akhir pernyataannya, Andi Harun menegaskan pentingnya kolaborasi antar-pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi persoalan banjir yang menahun di Samarinda.

“Kita sadar tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh pemerintah provinsi, Kementerian PUPR, DPR RI, dan semua pihak. Saya tentu loyal dan siap jika diminta koordinasi dengan Pak Gubernur. Jika diperlukan, saya siap menghadap beliau,” ucapnya.

Ia menambahkan, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, peluang besar terbuka bagi Samarinda untuk keluar dari persoalan banjir yang telah menjadi masalah klasik kota selama bertahun-tahun.

Sumber: