Banyak Aturan Penanggulangan TB dan HIV, Tapi Cuma di Atas Kertas

BACA JUGA:Kuasa Hukum Ungkap Hasil Visum Ulang Balita di Samarinda yang Diduga Mengalami Kekerasan di Panti Sosial

Meskipun ada beberapa inisiatif gerakan sosial, Sri menyebut dampaknya belum signifikan karena tidak ditopang oleh pendanaan pemerintah.

Salah satu masalah yang disoroti adalah minimnya fasilitas ruang isolasi bagi pasien TB dan HIV di rumah sakit.

Ketersediaan ruang isolasi khusus dinilai masih sangat terbatas, bahkan di rumah sakit umum daerah sekalipun.

“Kesiapan kita menyiapkan rumah sakit yang memiliki ruang isolasi untuk TBC atau HIV itu kan terbatas, apalagi rumah sakit umum daerah. Rumah sakit swasta juga belum bisa menyiapkan itu,” ungkapnya.

Politisi Demokrat itu menyarankan agar Pemkot mulai merancang penambahan ruang isolasi dan tempat tidur khusus untuk penderita TB dan HIV.

Sesuai dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahun.

BACA JUGA:Bangun Golf Driving Range dan Water Park, Disporapar Samarinda Siapkan Aturan Sewa Resmi

Menanggapi berbagai kekurangan tersebut, Sri menyatakan bahwa DPRD Samarinda tengah menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru, untuk memperkuat penanggulangan TBC dan HIV secara terintegrasi.

“Makanya kami menginisiasi untuk membentuk raperda. Supaya jelas peran pemerintah pusat sampai ke daerah itu apa, peran masyarakat seperti apa, regulasinya betul atau tidak, dan itu nanti manfaatnya untuk masyarakat terutama penderita TB atau HIV,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat menargetkan eliminasi TB pada tahun 2030.

Namun, dengan waktu yang tinggal lima tahun menuju 2030, upaya eliminasi akan sulit tercapai jika tidak ada perubahan kebijakan dan alokasi anggaran yang serius mulai sekarang.

“Sesuai eliminasi, eliminasi TB tahun berapa? 2030. Ini sudah 2025, lima tahun lagi kita harus eliminasi,” tandasnya.

BACA JUGA:Tinjau Progres Revitalisasi Pasar Pagi, Andi Harun Sebut Aspek Kenyamanan Pengunjung Jadi Prioritas

Sri Puji Astuti menegaskan bahwa DPRD Samarinda tidak ingin regulasi penanggulangan TB dan HIV hanya menjadi dokumen formal tanpa efek nyata.

Sumber: