Hamas Mau Pers Kawal Kebijakan Pemerintah Kaltim

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas'ud, menegaskan peran strategis pers dalam mengawal kebijakan di Benua Etam.

Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Jumat (7/2/2025).

Hasanuddin,-- yang senang dengan sapaan Hamas, Ia menekankan pentingnya peran pers dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

"Bagi kami di DPR, pers memiliki peran strategis dalam membangun Kalimantan Timur, terutama dalam mengawal kebijakan dan menyuarakan aspirasi rakyat," ujarnya, didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Dengan adanya proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), Hasanuddin berharap insan pers memberikan perhatian khusus.

BACA JUGA: Hari Ini Parade, Besok Lomba Jet Ski

Ia menilai, sinergi antara pers dan lembaga legislatif penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kaltim.

"Kita harus dorong insan pers menjadi pilar keempat demokrasi dengan menyajikan informasi yang edukatif, kritis, dan berimbang," tegasnya.

Pernyataan ini sejalan dengan peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari, bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Peringatan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 sebagai bentuk penghargaan terhadap peran pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks pembangunan IKN, peran pers menjadi krusial. Pers diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya proyek ini, serta mendorong partisipasi publik dalam berbagai aspek pembangunan.

BACA JUGA: Muncul Wacana Pelibatan RT dalam Distribusi LPG 3 Kg dalam RDP DPRD Samarinda

Dengan informasi yang jelas dan akurat, pers dapat mengedukasi masyarakat mengenai dampak positif pembangunan IKN terhadap perekonomian, lingkungan, dan kehidupan sosial. 

Namun, pembangunan IKN juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu pemblokiran anggaran untuk tahun 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan proyek tersebut.

Sumber: