Jawab Kesulitan Masyarakat

GUBERNUR Kaltara Dr H Irianto Lambrie mempresentasikan inovasi yang masuk TOP 99 KIPP 2020, PRO Lanteraku, Senin (13/7).

Tanjung Selor, Disway - Cukup banyak inovasi yang dimiliki Pemprov Kaltara. Salah satu yang menjadi sorotan positif pada tahun ini adalah inovasi Pro Lanteraku atau Program Layanan Dokter Terbang.

Inovasi ini masuk daftar Top 99 dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 yang dilaksanakan Kementerian PANRB.

Senin (13/7), giliran Pemprov Kaltara melakukan presentasi dan wawancara inovasi tersebut. Presentasi dan wawancara langsung disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie di depan anggota tim panel independen KIPP 2020.

Gubernur memaparkan bahwa Kaltara adalah daerah dengan posisi geografis berbatasan langsung dengan Malaysia. Terdapat 10 kecamatan di Kabupaten Malinau, 5 kecamatan di Kabupaten Bulungan, serta 9 kecamatan di Kabupaten Nunukan yang yang termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Sulitnya masyarakat di daerah tersebut melakukan perjalanan demi menjangkau pusat ibu kota, dan mahalnya biaya yang dikeluarkan, membuat masyarakat DTPK kurang bisa mendapatkan akses pelayanan yang bersifat spesialistik.

“Kondisi inilah yang terkadang menyebabkan sebagian masyarakat di daerah perbatasan memilih untuk berobat atau memperoleh pelayanan kesehatan di negara tetangga (Malaysia).

Untuk itu, sejak saya menjadi Pj Gubernur, berpikir perlu inovasi pelayanan yang dapat hadir langsung di daerah DTPK yaitu memberikan pelayanan kesehatan untuk semua kalangan masyarakat,” ungkap Gubernur.

Dengan kapasitas anggaran daerah yang masih sangat kecil saat itu (2014), tanpa berpikir panjang, gagasan tersebut langsung dieksekusi.

Inovasi ini lantas dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kaltara untuk memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui model inovasi pelayanan jemput bola ke daerah DTPK dengan menghadirkan dokter spesialis beserta alat kesehatan dan obat-obatan.

Dalam kegiatan itu, juga dilaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dan pelatihan bagi tenaga kesehatan setempat yang disampaikan oleh dokter spesialis.

“Sejak 3 tahun belakangan kita sudah siapkan dokter spesialis. Yakni spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis jantung, spesialis kulit. Kadang juga kita hadirkan psikolog untuk konsultasi masyarakat kita di sana,” ujarnya.

Kata Gubernur, Pro Lanteraku telah ikut mendukung program Kementerian Kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di DTPK.

Melalui inovasi ini, masyarakat terpencil, perbatasan, dan kepulauan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan khususnya tindakan spesialis secara tepat, akurat, gratis, dan mudah.

Dalam pelaksanaannya, melibatkan stakeholder primer dan sekunder.

Stakeholder primer terdiri atas Dinas Kesehatan Provinsi (prakarsa), Dinas Kesehatan Malinau ,Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan (pelayanan utama), masyarakat di kawasan DPTK yang merasakan dampak manfaat langsung inovasi ini.

Sedang stakeholder sekunder terdiri atas rumah sakit, puskesmas, kecamatan, perangkat desa, RT, serta tokoh masyarakat.

“Kita juga bekerja sama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kaltara untuk menyiapkan anggotanya,” ujarnya.

Adapun tahap pelaksanaannya meliputi tahap perencanaan yang terdiri atas pemetaan wilayah pelayanan, koordinasi kolaborasi pemikiran, analisis kebutuhan, penyediaan alat, obat-obatan dan SDM, koordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, puskesmas setempat dan stakeholder.

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yang pelayannya dilaksanakan di puskesmas, puskesmas pembantu, ataupun di balai desa.

Sejak 2014 sampai Maret 2020, inovasi itu telah menjangkau atau melayani 24 desa di Nunukan, 13 desa di Malinau, dan 9 desa di Bulungan. Masyarakat yang telah terlayani sejumlah 9.708 orang.

Dari segi pembiayaan, terdapat perbandingan yang sangat besar antara biaya yang dikeluarkan dalam 3 tahun terakhir (2017-2019), yakni sejumlah Rp 2.807.500.000.

Jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit terdekat sebesar Rp 11.126.750.000. Artinya, terdapat efisiensi pengeluaran masyarakat sebesar Rp 8.319.250.000.

“Ini menunjukkan efisiensi biaya yang bisa dihemat oleh masyarakat. Secara sosial bagi masyarakat khususnya di DTPK adanya pelayanan kesehatan khususnya dokter spesialis memberikan manfaat psikologis positif bagi penanganan kesehatan yang memerlukan tindakan spesialis,” tuturnya.

Secara ekonomi, pelayanan gratis membuat masyarakat menggunakan dana mereka untuk berobat dapat digunakan untuk hal penting lainnya. Dampak ini membuat masyarakat memberikan dukungan pelaksanaan inovasi harus tetap berjalan setiap tahunnya.

Gubernur menambahkan, sumber anggaran melalui APBD Kaltara, khususnya kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. Sedangkan sumber daya manusia didukung oleh personel teknis Dinas Kesehatan Provinsi maupun kabupaten menjadi kunci sukses pelaksanaannya.

Dan, secara legalitas didukung dengan terbitnya Pergub tentang Pelayanan Kesehatan Dokter Terbang serta MoU dengan operator penerbangan, dan IDI Kaltara.

Respons positif yang diberikan masyarakat pada setiap pelaksanaan inovasi Pro Lanteraku menjadikan inovasi ini sebagai program unggulan Pemprov Kaltara. Setiap tahun terjadi peningkatan sasaran daerah pelayanan serta peningkatan anggaran secara signifikan.

Ini menjadi jaminan keberlangsungan pelaksanaan inovasi di setiap tahunnya. Guna menopang efektivitas program inovasi, Pemprov Kaltara mengupayakan program lainnya sebagai pendukung dan pengembangan inovasi. Salah satunya adalah ambulans air dan udara.

“Untuk ambulans air sudah terealisasi sehingga warga dari daerah yang sulit dijangkau layanan kesehatan serta membutuhkan pertolongan khusus, dapat segera dibawa dan dijemput petugas kesehatan khususnya melalui sungai dan laut,” ujar Gubernur.

“Sementara, ambulans udara dan telemedicine masih berproses dalam tahap perencanaan. Untuk mewujudkan program yang lebih inovatif, maka dilaksanakan perencanaan terpadu yang melibatkan Bappeda dan Litbang, Biro Perbatasan, Biro Hukum, Biro Humas dan Protokol, Dinas Perhubungan, IDI Provinsi Kaltara dan operator penerbangan serta stakeholder lainnya,” lanjutnya.

Hasil pencapaian kinerja yang dilaksanakan mulai 2014 sampai 2020, inovasi Pro Lanteraku berpotensi untuk dapat diterapkan dan diadaptasi bagi provinsi yang memiliki wilayah perbatasan dan pedalaman seperti di wilayah Kalimantan lainnya, dengan cara melaksanakan studi referensi bagi daerah tersebut.

Melihat manfaat serta pentingnya kegiatan ini bagi masyarakat di terpencil, perbatasan dan kepulauan, serta didukung dengan anggaran yang memadai, menurut Gubernur, memungkinkan dilaksanakan oleh daerah-daerah lain.

“Kita berdoa Pro Lanteraku masuk Top 45. Di sana kita akan bersaing dengan berbagai inovasi dan berbagai daerah provinsi dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan inovasi ini juga menginspirasi daerah lain di Tanah Air.

Kita juga berdoa penilaian tim independen menjadi inovasi ini tidak hanya baik untuk masyarakat kita, tetapi untuk nasional pun bisa diterapkan,” ujarnya. HUMAS

Sumber: