Tarif Tol Kewenangan Pusat

Kata Jasamarga, Seksi 1 Tol Balsam Ditarget Rampung Juli Ini

Sebelumnya, anggota DPR RI asal Kaltim, Irwan, juga telah menyampaikan soal tarif Tol Balsam ini di pusat. Ketika Komisi V DPR RI rapat bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, 24 Juni lalu. "Ada tuntutan dari masyarakat Kaltim. Dari Forum Rakyat Kaltim Bersatu terkait penetapan biaya tarif tol Balsam. Mereka mempertanyakan dan berharap ada peninjauan kembali (berkaitan tarif tol)," kata Irwan, saat rapat itu.

Irwan, merupakan anggota Komisi V DPR RI. Komisi yang membidangi soal infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi dan geofisika serta pencarian dan pertolongan. Ia kini juga menjabat sebagai wasekjen DPP Partai Demokrat.

Saat itu, Menteri PUPR merespons dengan baik. Menteri Basuki berjanji akan dibahas lebih lanjut dengan BPJT. "Menyangkut tarif, karena ini punya investor, bukan punya pemerintah, jadi saya akan bicarakan dengan BPJT," kata Basuki.

Menurut Menteri Basuki, pemerintah tak bisa sepihak dengan kewenangan yang ada. Menurunkan atau memaksa penurunan tarif. Karena menyangkut kepastian investasi. "Karena itu menyangkut kepercayaan pasar, terhadap investasi di Indonesia," ujarnya.

Pada 1 Juli 2020. Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama tiga instansi. Yakni Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kakorlantas Polri. Ketika itu, agendanya evaluasi sarana dan prasarana arus mudik dan arus balik Hari Raya Idulfitri 2020.

Sayang ketika rapat tersebut, Meteri Basuki tidak hadir. Kementerian PUPR diwakili Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati. Hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Istiono.

Namun Irwan tetap menyampaikan kepada perwakilan Kementerian PUPR. Tepatnya menagih obrolan pada rapat sebelumnya. Kali ini ia memberi sedikit penegasan. Soal apa yang dirasakan masyarakat Kaltim. Menurut Irwan, mempertanyakan tarif tol menjadi hal wajar bagi warga Kaltim. Kenapa wajar? Karena inisiasi jalan tol itu, mulanya hasil kontribusi dari APBD Kaltim.

“Sehingga ini agar benar-benar dibijaki. Pak Menteri (PUPR) janji segera membicarakan ini dengan BPJT, mudah-mudahan ada jawaban dan progresnnya. Mudah-mudahan ini jadi prioritas kawan-kawan PUPR," kata Irwan dalam raker tersebut. (sah/dah)

Sumber: